Suara.com - Pemerintah pusat bersedia berdialog dengan kelompok pro kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Di antaranya Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Ide itu tercetus usai adanya masukan dari perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat.
Poin itu menjadi salah satu masukan yang disampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk kemudian diberikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pemerintah pun menyebutkan pertemuan dengan kelompok separatis tentu akan dipikirkan jalannya.
"Ya pasti itu ada tekniknya, secara teknik akan kita pikirkan. Karena ini berkaitan dengan langkah-langlah penyelesaian, sehingga secara substansi nanti akan dipikirkan lebih jauh," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
Untuk rencana awal sendiri tentu pemerintah akan terbuka melakukan pertemuan dengan perwakilan Papua dan Papua Barat yang lebih luas. Pertemuan itu disebut Moeldoko bisa dilakukan usai pelantikan presiden dan wakil presiden bersama kepala daerah, Majelis Rakyat Papua ataupun dengan elemen masyarakat lainnya.
"Semuanya nanti akan direncanakan ada sebuah pertemuan, rencana Pak mendagri (Tjahko Kumolo) nanti setelah pelantikan," ujarnya.
Moeldoko menerangkan bahwa berdialog merupakan jalan untuk mewujudkan nilai kemanusiaan. Karena menurutnya, dengan berdialog nanti tidak akan ada lagi yang merasa terpinggirkan.
"Pemerintah sungguh menaruh atensi yang sangat tinggi atas kesejahteraan Papua. Ini nanti perlu terlomunikasi dengan baik oleh semua pihak," tandasnya.
Baca Juga: Temui Moeldoko, DPRD Papua Sampaikan Surat Khusus untuk Jokowi
