Suara.com - Komnas HAM meminta agar Wakil Presiden Maruf Amin mengambil alih soal pemulangan eks kombatan ISIS ke Indonesia. Identitas keagamaan yang melekat pada diri Maruf diyakini sebagai cara ampuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Kalau saat ini ya, kalau melihat dari yang kemarin, harusnya Wakil Presiden lah. Ambil alih oleh Wakil Presiden. Identitas keagamaannya kan mumpuni juga sejauh ini," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Melongok pada pernyataan yang berbeda dari pejabat mengenai wacana ini juga menjadi alasan Komnas HAM mendorong Maruf untuk turun tangan. Untuk itu, dia meminta Maruf merespon soal wacana pemulangan 660 eks kombatan ini.
"Kalau lihat dari beberapa hari terakhir kan ada statement-statement, pejabat A ngomong apa, pejabat B ngomong apa. Ada baiknya mulai saat ini Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mengambil peran penting penanganan terorisme ini, khususnya alumni ISIS atau alumni dari luar negeri," sambungnya.
Choirul mencontohkan, saat Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden, JK turun tangan dalam isu citra kelompok Islam sebagai teroris. Saat itu, JK mengundang sejumlah ormas untuk membantah informasi tersebut.
"Makanya dengan peristiwa kemarin Kementerian Agama bilang apa, BNPT bilang apa, Pak Menkopolhukam bilang apa, sudah saatnya ini diambil oleh wakil presiden, bikin formulasi yang permanen," papar Choirul.
Lebih lanjut, Choirul menyebut, Maruf juga akan meringankan beban Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, Jokowi dapat memikirkan masalah bangsa lainnya.
"Biarkan pak Ma'ruf bisa mengambil alih ini sebagai wapres. Terus pak presiden bisa konsentrasi agenda pembangunan yang lain. Kalau ada pembagian seperti itu, saya kira treatment dan formula kita untuk menangani problem ISIS maupun karakter yang lain di kemudian hari akan punya treatment yang kuat," tutup Choirul.
Baca Juga: Syarat Ini Harus Dipenuhi WNI Eks ISIS Kalau Mau Pulang ke Tanah Air
