Ia menegaskan, pemberlakuan TSS Selat Sunda merupakan upaya pemerintah untuk memberikan keselamatan lalu lintas pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.
Pada latihan ini, Kemenhub akan mengerahkan enam Kapal Patroli KPLP untuk melaksanakan tugas penegakan hukum di laut, yang meliputi proses deteksi, identifikasi, pengejaran, penghentian, pemeriksaan, penyelidikan hingga penyidikan sesuai prosedur yang benar berdasarkan undang-undang.
Adapun keenam kapal patroli tersebut masing-masing adalah KN. Trisula P. 111, KN. Alugara P. 114, KN. Clurit P. 203, KN. Cundrik P. 204, KN. Belati P. 205, dan KN. Jembio P.
Sementara itu, Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan mengungkapkan, pihaknya akan menyiapkan aspek kenavigasian, seperti kesiapan dalam sarana dan prasarana Vessel Traffic Service (VTS), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) VTS, serta penyiapan Navigation Guideline.
“Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dapat terjalin koordinasi dan komunikasi secara sistematis dan terpadu antar instansi terkait, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena kita tidak dapat bekerja sendirian dalam menjaga keselamatan lalu lintas pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia,” ungkap Hengki.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Umar Aris dan perwakilan pejabat serta personel dari instansi dan stakeholder terkait, seperti Kemenko Maritim, Bakamla, Basarnas, BIN, POLAIRUD, dan lainnya. Selanjutnya, Kemenhub akan menggelar Apel Kesiapan/Latihan Basah pada 27 Juni 2020, di Pelabuhan Merak, Banten.
