Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah untuk segera menggelontorkan anggaran dari APBD untuk penanganan Covid-19.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan untuk penanganan Covid-19 terintegrasi di Provinsi Jawa Tengah melalui video conference, Selasa (30/6/2020).
"Untuk APBD perubahan apabila kabupaten, kota menginginkan ya segera dikerjakan seperti Pak Gubernur (Ganjar) menyampaikan," ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu juga menegaskan, belanja daerah harus segera digelontorkan sehingga peredaran uang di masyarakat semakin banyak.
"Karena sekali lagi, baik yang namanya ekonomi di masyarakat juga peredaran uang itu. Sekarang ini yang bisa memberikan stimulus adalah dari APBD baik itu kabupaten, kota, provinsi dan juga APBN yang bisa men-trigger ekonomi ya dari sana," ucap dia.
Tak hanya itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta kepala daerah mempercepat pengajuan anggaran perubahan jika diperlukan.
"Oleh sebab itu, agar semua dipercepat kalau memang diperlukan, kalau memang anggaran perubahan. Kalau tidak segera dibelanjakan spending dari APBD, APBN secepat-cepatnya dikeluarkan," kata Jokowi.
Jokowi melihat banyak daerah yang sudah atapun belum menggelontorkan anggaran belanja untuk penanganan Covid-19.
"Saya lihat banyak daerah yang sudah lakukan dan banyak daerah yang belum lakukan belanja, baik itu belanja modal maupun belanja barang. Segera secepat-cepatnya," ucapnya
Baca Juga: Jokowi: Mengisolasi RT/RW Lebih Efektif ketimbang Karatina Kota
Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah memperhatikan protokol kesehatan yang ketat jika ingin membuka sektor pariwisata.
Ia pun mencontohkan di Karanganyar, di Tawangmangu yang ingin membuka sektor pariwisatanya.
"Seperti di Karanganyar mau buka pariwisata, di Tawangmangu, saya titip hati-hati apakah kesiapan protokol kesehatan sudah siap benar di lapangan, dicek," tutur Jokowi.
Jokowi tak ingin nantinya saat dibuka sektor pariwisata, protokol kesehatan tidak siap.
"Jangan sampai pengunjung, wisatawan lokalnya membludak penuh protokol kesehatan tidak siap," katanya.
