Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada ribuan laporan masyarakat terkait masalah penyaluran bantuan sosial dari berbagai daerah selama Pandemi Covid-19.
Staf KPK Bidang Pencegahan, Erlangga Dwi Saputro, mengatakan keluhan-keluhan tersebut didapatkan dari data yang masuk ke aplikasi Jaga Bansos yang dikelola KPK.
"Jaga Bansos telah menerima 1.550 keluhan terkait penyaluran bansos hingga 23 Oktober 2020," kata Erlangga dalam Diskusi Publik: Menyelisik Anggaran Penanganan Covid-19 dan Upaya Pencegahan Korupsinya, Jumat (6/11/2020).
Laporan ini berasal dari berbagai kota-kota besar yang memiliki jaringan internet yang baik untuk mengakses aplikasi pelaporan.
Antara lain DKI Jakarta dengan 69 laporan, Jawa Barat dengan 33 laporan dan Jawa Timur dengan 12 Laporan.
Kemudian di level pemerintah kabupaten/kota ada Kota Surabaya dengan 73 laporan, Kabupaten Bogor dengan 47 laporan, dan Kabupaten Tangerang dengan 41 laporan.
"Ini bukan berarti di daerah fine-fine saja, tapi setidaknya kita bisa melihat keluhan yang masuk, memang kebanyakan ini di kota besar saja," ucapnya.
Erlangga merinci keluhan yang paling banyak adalah tidak mendapatkan bantuan meski sudah mendaftar ke petugas yang berwenang.
"Kalau di klaster keluhan rata-rata paling banyak mengaku tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar sebanyak 692 keluhan," ungkap Erlangga.
Kemudian 107 bansos yang diterima kurang dari yang seharusnya, 159 bansos tidak dibagikan aparat, 9 bansos berkualitas jelek, 15 mendapat bantuan lebih dari satu, 69 penerima bansos fiktif, dan 6 keluhan tentang tidak berhak menerima bansos tetapi diberi.
TERPOPULER
