Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan pihaknya siap menjamin kesejahteraan para guru honorer jika lolos seleksi dan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. Seleksi tersebut digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Sri Mulyani mengatakan Kemendikbud masih memiliki anggaran cadangan sebesar Rp 1,46 triliun untuk gaji PNS pusat maupun yang baru di tahun 2021.
"Artinya nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru PPPK maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja sejenisnya sebesar Rp4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki dua anak dari sisi total tunjangan kinerjanya," kata Sri Mulyani saat Pengumuman Seleksi Guru PPPK tahun 2021, Senin (23/11/2020).
Dia menjelaskan, pemerintah memang menyediakan anggaran jumbo untuk bidang pendidikan yang lebih dari Rp 550 triliun, Rp 184,5 triliun di antaranya dikelola oleh Kemendikbud dan Kementerian Agama yang mengurusi bidang pendidikan.
"Kita mengetahui bahwa untuk pusat ini akan ada formasi 54.581 baik yang untuk CPNS 27.291 dan untuk yang PPPK sebesar 27.290 orang. Untuk daerah yang akan lebih besar dalam hal ini untuk CPNS 119.094 dan untuk PPPK yang akan ada rekrutmen sampai dengan 1.002.616 orang," jelasnya.
Mendikbud Nadiem Makarim juga meminta pemerintah daerah untuk segera menyetor daftar kebutuhan formasi guru di daerahnya agar seleksi bisa segera dimulai, anggaran mulai dari seleksi hinga gaji jika sudah diterima nanti akan ditanggung pemerintah pusat.
"Kami mohon semua pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak mungkin. sesuai dengan kebutuhannya ya, karena kalau lolos tes PPPK ini anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat, akan sudah disiapkan. tidak perlu khawatir. Dulu formasi itu terbatas. Di tahun 2021 semuanya akan bisa mengikuti tes online tersebut dan bisa membuktikan kelayakannya," tambah Nadiem.
Diketahui, Kemendikbud resmi membuka pendaftaran seleksi PPPK pada 2021 untuk mengangkat guru honorer menjadi PPPK hingga berpeluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) jalur PPPK.
Seleksi ini akan membuka satu juta posisi guru PPPK, karena jumlah guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri hanya 60 persen dari jumlah kebutuhan seharusnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Singgung Utang Negara Imbas Corona di Forum G20
"Seleksi PPPK ini dibuka karena berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, Kemendikbud mengestimasi kebutuhan guru di sekolah negeri kita itu mencapai sekitar 1 juta orang," kata Nadiem saat Pengumuman Seleksi Guru PPPK tahun 2021, Senin (23/11/2020).
Nadiem menyebut selama ini kekurangan guru menjadi salah satu faktor utama kurangnya pelayanan yang optimal kepada para pelajar.
Eks Bos Gojek itu menjelaskan seleksi ini bisa diikuti oleh semua guru honorer dan lulusan Pendidikan Profesi Guru baik dari sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Setiap guru honorer juga berpeluang ikut tes seleksi sebanyak tiga kali yang semakin memperlebar kesempatan menjadi PPPK.
