Suara.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti sependapat dengan kegelisahan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sempat bertanya soal mengkritik pemerintah tanpa berurusan dengan polisi.
"Sangat benar (pernyataan JK). Jika dilihat respon masyarakat atas ajakan presiden agar masyarakat aktif mengeluarkan kritik justru lebih banyak mendapat tanggapan pesimis dari pada optimis," ujar Ray saat dihubungi Suara.com, Selasa (16/2/2021).
Ray menyebut tanggapan pesimis dari sejumlah masyarakat karena faktor menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi.
"Tanggapan pesimis dari pada optimis menunjukkan dua hal. Pertama, kepercayaan kepada presiden makin menurun. Gejalanya bukan saja pada pesimisme publik atas ajakan tersebut, tapi termasuk di dalamnya ajakan wakaf nasional yang disikapi dingin oleh masyarakat," ucap dia.
Ray menuturkan akan banyak masyarakat yang memperlihatkan pesimisme terhadap presiden dari pada gegap gempita menyambut ajakan.
Menurut Ray, Jokowi secara perlahan mulai kehilangan kemampuan mobilitas kesukarelawannnya
"Akan lebih banyak lagi gejala di mana masyarakat memperlihatkan pesimisme publik terhadap presiden dari pada gegap gempita menyambut ajakan. Presiden (Jokowi), secara perlahan, mulai kehilangan pesona kemampuan mobilitas kesukarelawanannya, seperti yang selama ini dilekatkan padanya," katanya.
Sebelumnya Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla diserang buzzer setelah melontarkan pernyataan mengenai kritik terhadap pemerintah.
Saat itu JK membicarakan soal demokrasi di Indonesia pada masa ini.
Baca Juga: Pemerintahan Jokowi Tegaskan Pilkada Serentak 2024 Tetap Digelar
Menurut dia, perlu adanya keseimbangan atau check and balance dalam menjalankan demokrasi, salah satunya ialah dengan hadirnya kritik.
Namun yang terjadi seringkali pihak yang melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah kerap kali berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian.
Hal tersebut menjadi kontra atas pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan siapapun untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
"Harus ada check and balance, ada kritik dalam pelaksanaanya. Walaupun mendapat berbagai kritik beberapa hari lalu, Presiden mengumumkan ‘silakan kritik pemerintah.’ Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita," kata JK saat mengisi acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan PKS DPR RI secara daring, Jumat (12/2/2021).
