Infografis
Suara.com - Komisi I DPR berencana memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan masing-masing kepala staf tiga matra untuk rapat dengar pendapat. Rapat tersebut membahas tentang alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani mengatakan akan ada banyak hal yang dibahas seputar alutsista, apalagi seiring peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala-402.
Menurutnya, rapat sekaligus membahas mengenai dugaan adanya keterlibatan mafia alutista berinisial M.
Meski diakui Christina dirinya belum pernah mendengar perihal sosok mafia tersebut, besar kemungkinan hal itu juga akan menjadi pokok bahasna dalam RDP ke depan.
"Saya belum mendengar. Nanti akan kami tanyakan di raker kebenarannya," kata Christina dihubungi, Senin (26/4/2021).
Sebelumnya dalam sebuah diskusi daring pada Minggu (25/4), Anggota Komisi I Fraksi Nasdem Muhammad Farhan juga mengaku tidak pernah mendengar terkait mafia yang dimaksud.
"Kalau dari hasil dokumen panja memang tidak ada satupun kata mafia di dalamnya," ujar Farhan.
Mafia Alutsista Inisial M
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie sebelumnya mengungkapkan ada mafia dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI. Keberadaan mafia itu pula yang menambah persoalan sistem pertahanan di Indonesia.
Baca Juga: Pesan Haru Kru KRI Nanggala 402: Kalau Suami Menyelam, Anggap Sudah Mati
Meski tidak menyebutkan secara detail, Connie sempat menyebut inisial M sebagai salah seorang mafia yang dimaksud.
"Mister M, (sebut) Mister M saja," kata Connie dalam diskusi daring pada Minggu (25/4/2021).
Nama mister M yang disebut sebagai mafia alutista TNI itu mencuat bersamaan dengan tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Dalam insiden itu 53 kru kapal selam dinyatakan gugur.
Awalnya, Connie bercerita tentang kerja sama antara Korea Selatan dengan Indonesia terkait pembuat pesawat tempur. Kerja sama itu berbalut Korean Fighter Xperiment (KFX) dan Indonesia Fighter Xperiment (IFX). Namun belakangan diketahui KFX-IFX terancam gagal.
Dari pernyataannya, Connie sebenarnya sudah tidak terlalu kaget apabila kerja sama itu menemui jalan buntu. Pasalnya sejak awal ia mengaku sudah menentang proyek itu. "Mundur dari tahun 2009, ada dokumen gak bisa bohong. Saya menentang ini, gak masuk akal saya," ujar Connie.
Menjadi pertanyaan di benak Connie, yakni bagaimana mungkin membangun sebuah kerja sama pesawat tempur yang hasil baru selesai 18 tahun kemudian. Apalagi Indonesia hanya memiliki hak 20 persen atas teknologi dari kerja sama dengan Korsel.
