Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menilai respons Presiden Joko Widodo atas kritikan BEM UI terkait 'The King Of Lip Service' dianggap berikan keseimbangan bagi demokrasi.
"Bagi PPP, respons Presiden ini memberikan keseimbangan praktik demokrasi antara hak dan kewajiban setiap warga negara, antara kebebasan yang lazimnya melekat dalam ekspresi demokrasi dengan kultur masyarakat yang tetap perlu kita jaga, agar tidak terjadi benturan sosial dan kegaduhan antara yang kelompok yang pro dengan yang kontra dalam menyikapi satu masalah," kata Arsul saat dihubungi Suara.com, Rabu (30/6/2021).
Arsul mengaku tak melihat jawaban Jokowi hanya sebuah formalitas. Menurutnya, justru penjelasan Jokowi tersebut bermuatan edukatif.
"Respons Pak Jokowi di atas edukatif. Presiden menegaskan ruang kebebasan berekspresi dalam alam demokrasi yang kita miliki pada satu sisi. Dan di sisi lain beliau juga menekankan soal kesantunan dalam budaya kita," tuturnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, jawaban Jokowi sudah secara impilisit meminta semu pihak persuasif dalam tanggapi kritikan. Termasuk pihak-pihak rektorat kampus jika kritikan datang dari para mahasiswa.
"Ya itulah yang saya maksud bahwa Presiden secara implisit meminta jajaran pemerintahan, termasuk yang menguasai kampus, untuk persuasif," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak menyoal adanya kritik dari BEM Universitas Indonesia yang menyebut kepala negara sebagai King of Lip Service. Terkait kritikan itu, Jokowi menganggap kritik sah-sah saja disampaikan asalkan santun.
Menurutnya, kritikan itu disampaikan BEM sebagai bentuk ekspresi berpendapat.
"Ada yang menyampaikan the King of Lip Service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa," ujar Jokowi dalam video diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (29/6/2021).
Baca Juga: Mengenal Apa Itu Lip Service yang Heboh Dikaitkan kepada Presiden Jokowi
