Suara.com - Fraksi PSI DPRD Jakarta mengungkapkan biaya commitment fee Formula E Jakarta terlampau mahal. Ketimbang negara lain, anggaran untuk mengadakan ajang balap mobil listrik itu ternyata jauh lebih murah.
Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan commitment fee Formula E yang ditanggung APBD Jakarta adalah 122,102 Juta Poundsterling atau setara Rp 2,4 triliun. Sementara di kota lain seperti New York, Amerika Serikat tidak dikenai biaya commitment fee, bahkan kota Roma, Italia dibebaskan biaya commitment fee hingga penyelenggaraan tahun 2025.
“Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta,” ujar Anggara dalam keterangan tertulis, Jumat (17/9/2021).
Bahkan, penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya terdapat biaya Nomination fees for the City of Montreal sebesar C$151,000 atau setara Rp 1,7 miliar dan Race fees sebesar C$1.5 juta atau setara Rp 17 miliar, dengan total biaya sebesar Rp 18,7 miliar.
“Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro patut jeli dan mempertanyakan mengapa penerapan biaya komitmen fee di berbagai kota berbeda? Mengapa Montreal hanya membayar 5 persen dari biaya commitment fee yang ditagihkan Dispora?” katanya.
Diketahui, Pemprov DKI memiliki kewajiban untuk membayar biaya komitmen Formula E selama lima tahun berturut-turut dengan rincian :
- Sesi 2019/2020: 20 juta poundsterling
- Sesi 2020/2021: 22 juta poundsterling
- Sesi 2021/2022: 24,2 juta poundsterling
- Sesi 2022/2023: 26,620 juta poundsterling
- Sesi 2023/2024: 29,282 juta poundsterling
Bahkan berdasarkan surat Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI ke Gubernur Anies Baswedan per tanggal 15 Agustus 2019, biaya tersebut wajib dilunasi, jika tidak maka dianggap wanprestasi dan dapat digugat di Arbitrase Internasional di Singapura.
Menurut Anggara, masih banyak sejumlah informasi terkait biaya Formula E yang tidak diketahui sepenuhnya karena Pemprov DKI Jakarta maupun Jakpro enggan membuka detail kontrak Formula E Jakarta meski beberapa kali diminta pada rapat komisi E.
“Jika tidak ada interpelasi, maka semua ini akan jadi misteri bagi semua warga Jakarta, karena tidak ada kejelasan dari Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur Anies,” pungkasnya.
TERPOPULER
