Suara.com - Pemerintahan Joe Biden menyetujui penjualan persenjataan militer ke Indonesia senilai $13,9 miliar (Rp200 triliun lebih), Kamis (10/02), di tengah upaya Amerika Serikat membendung pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan penjualan jet tempur canggih senilai $13,9 miliar bersamaan dengan kunjungan Menlu Antony Blinken ke Australia.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk menegaskan tekad AS yang tidak akan mengizinkan China mengendalikan kawasan Pasifik, bahkan ketika ketegangan antara Rusia dan Ukraina menuntut perhatian lebih.
Penjualan persenjataan ke Indonesia meliputi 36 jet tempur F-15 serta mesin dan peralatan terkait, termasuk amunisi dan sistem komunikasinya.
Persetujuan ini merupakan tindak-lanjut dari kunjungan Menlu Blinken pada pertengahan Desember ke Jakarta.
Saat itu, dia memuji hubungan dekat AS-Indonesia meskipun dibayang-bayangi oleh berbagai masalah hak asasi manusia yang sebelumnya menjadi alasan penundaan penjualan senjata ke negara tersebut.
"Penjualan persenjataan ini akan mendukung tercapainya tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat," kata Deplu AS dalam sebuah pernyataan.
"Sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Indonesia mengembangkan dan mempertahankan kemampuan pertahanan yang kuat dan efektif," tambahnya.
Pernyataan itu tidak secara eksplisit menyebutkan China, tapi Pemerintah AS secara berkelanjutan telah berusaha meminta Indonesia, negara demokrasi berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, untuk meningkatkan pengaruhnya di Laut China Selatan dan di tempat lainnya di Pasifik.
Baca Juga: Amerika Setuju Jual Senjata dan Jet Tempur ke Sekutunya di Timur Tengah: Arab Saudi dan Yordania
Indonesia menjadi markas besar ASEAN, yang beberapa negara anggotanya sedang kesulitan untuk menangani pergerakan China ke wilayah sengketa di Laut China Selatan, yang merupakan jalur pelayaran internasional utama.
Namun, penjualan persenjataan militer AS ke Indonesia ini berada di bawah pengawasan dan sempat tertunda sebelumnya karena masalah HAM.
AP
Diproduksi oleh Farid Ibrahim. Simak artikel lainnya di ABC Indonesia.
