Sikap PDIP Tegas Terhadap Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Beri Pujian Begini

Aprilo Ade Wismoyo

Rabu, 02 Maret 2022 | 10:41 WIB
Sikap PDIP Tegas Terhadap Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Beri Pujian Begini
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. (Suara.com/Stephanus Aranditio)

Suara.com - Di tengah beberapa partai koalisi mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024, PDIP bersikap beda. PDIP dengan tegas menolak usulan tersebut.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, sikap PDIP ini mendapat pujian dari Pengamat politik Ujang Komarudin.

"Saya salut dengan PDIP. Mereka konsisten. Saya baru pertama kali mengatakan salut kepada PDIP selama pemerintahan ini," ucapnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (1/3).

Ujang menilai, sikap PDIP tersebut sangat konsisten dalam menjaga demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Langkah PDIP tersebut seharusnya diikuti partai politik lainnya.

"PDIP konsisten menjaga demokrasi, konsisten menjaga konstitusi dan menjaga bangsa ini dalam konteks mereka tidak mau mengamandemen ataupun memundurkan pemilu," ucapnya.

Dia melanjutkan, usulan penundaan pemilu itu mengada-ada dan terkesan dibuat-buat.

"Itu wacana pembegalan terhadap konstitusi dan demokrasi," tegasnya.

Ujang menerangkan, alasan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan merupakan aspirasi rakyat.

Apalagi ada yang mengatakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden karena faktor ekonomi atau atau marak bencana.

baca juga

"Semua alasan itu hanya mencari pembenaran saja. Sesungguhnya kita tidak perlu menunda pemilu. Bukan hanya karena bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga bertentangan dengan kehendak rakyat kebanyakan," imbuhnya.

Ujang mengingatkan, Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu sudah meluncurkan hari pencoblosan, yakni 14 Februari 2024. Tahapan-tahapan dari pemilu pun segera dilaksanakan KPU.

"Jadi sesungguhnya ucapan penundaan pemilu itu merugikan dirinya dan merugikan bangsa ini," ujarnya.

Dia menambahkan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan menghancurkan kehidupan demokrasi.

"Mereka (yang mengusulkan) sengaja mencari alasan dan pembenaran ingin memundurkan pemilu yang artinya ingin merevisi atau mengamandemen konstitusi," tegasnya. 

Sumber artikel cek disini
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Politisi PDIP: Itu Jebakan untuk Jokowi

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Politisi PDIP: Itu Jebakan untuk Jokowi

News | Rabu, 02 Maret 2022 | 10:05 WIB

Gerindra Susul Lima Partai Lain, Tolak Penundaan Pemilu 2024

Gerindra Susul Lima Partai Lain, Tolak Penundaan Pemilu 2024

News | Rabu, 02 Maret 2022 | 10:00 WIB

Waketum Gerindra Nyatakan Tak Setuju Wacana Tunda Pemilu, Tapi Sikap Resmi Partai Tunggu Keputusan Prabowo

Waketum Gerindra Nyatakan Tak Setuju Wacana Tunda Pemilu, Tapi Sikap Resmi Partai Tunggu Keputusan Prabowo

News | Rabu, 02 Maret 2022 | 09:37 WIB

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Imam Masjid New York Nilai Elite Politik Haus Kekuasaan

Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, Imam Masjid New York Nilai Elite Politik Haus Kekuasaan

Jawa Tengah | Rabu, 02 Maret 2022 | 09:30 WIB

Gerindra Tegaskan Tolak Penundaan Pemilu 2024: Ini Perintah Konstitusi

Gerindra Tegaskan Tolak Penundaan Pemilu 2024: Ini Perintah Konstitusi

Jakarta | Rabu, 02 Maret 2022 | 09:00 WIB

Tegas, Gerindra Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Tegas, Gerindra Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024

Sumbar | Rabu, 02 Maret 2022 | 08:15 WIB

Terkini

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:25 WIB

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 06:05 WIB

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:54 WIB

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:46 WIB

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 21:13 WIB

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:56 WIB

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:47 WIB

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 20:15 WIB

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:50 WIB

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 19:49 WIB

×