REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Fraksi NasDem di DPR Saan Mustopa mengapresiasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Namun ia meminta tingkat kepuasan tersebut tidak diartikan lain.
Apalagi, kata Saan, jika tingkat kepuasan publik kepada Jokowi itu dijadikan dalih untuk melakukan penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan presiden.
Adapun Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebelumnya mendapati bahwa mayoritas publik merasa puas dengan kinerja Jokowi.
"Tentu sebagai parpol koalisi dan partai pendukung utama Pak Jokowi, merasa bangga dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi bahwa kinerja Jokowi dapat apresiasi yang tinggi dari publik," kata Saan secara daring dalam acara rilis survei LSI, Kamis (3/3/2022).
"Tapi apresiasi yang tinggi itu juga jangan dimanipulasi seakan-akan publik menghendaki penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan presiden," sambung Saan.
Saan sendiri kemudian merujuk hasil survei. Di mana hasil survei menemukan bahwa sejumlah kelompok tidak menghendaki penundaan Pemilu. Bahkan pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 saja dikatakan Saan juga tidak mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.
"Di sisi lain jangan dimanipulasi seakan-akan kepuasan berbanding lurus dengan kehendak yang puas itu ingin penundaan. Ini juga catatan, supaya tidak ada istilahnya pembelokan terkait dengan soal tingkat kepuasaan," kata Saan.
Rakyat Tetap Minta Jokowi Akhiri Jabatan di 2024
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merisil hasil survei terbaru mereka terkait dengan kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi sekaligus sikap masyarakat terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Pertama, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan hasil survei kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, mayoritas masyarakat sangat puas dengan kinerja Jokowi.
Rinciannya sebagai berikut, 7,5 persen sangat puas; 58,8 persen cukup puas; 23,7 persen kurang puas; 6,2 persen tidak puas dama sekali dan 3,8 persen tidak tahu/tidak jawab.
"Survei kali ini pada Februari 2022 menemukan bahwa tingkat kepuasan terhadap presiden ada di angka 66.3 persen. Masih bagus. Jadi mayoritas masyarakat menyatakan puas atas kinerja pak jokowi sebagai presiden," kata Djayadi secara daring, Kamis (3/3/2022).
Djayadi mengatakan nantinya ada hasil survei lagi yang menunjukkan apakah masyarkat yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Jokowi tersebut mendukung atau menolak terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Dalam hasil survei lebih lanjut, ternyata ditemukan mereka yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, belum tentu mendukung penambahan jabatan presiden. Mereka memilih agar Jokowi tetap mengakhiri masa jabatan pada 2024.
"Apakah masyarakat yang menyatakan puas itu mendukung perpanjangan masa jabatan presiden jawabannya dari slide ini jelas tidak," kata Djayadi memaparkan hasil survei.
Berikut hasil surveinya:
Sebanyak 63,4 persen masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi menyatakan tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan pandemi, hanya 27,7 persen yang setuju. Sisanya 8,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Sebaliknya 88,8 masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden; 6,4 persen setuju dan 4,8 persen tidak tahu atay tidak jawab.
Sementara itu perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemulihan ekonomi karena pandemi belum berakhir juga mendapat penolakan dari mereka yang puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 59,6 persen menolak; 33,1 persen setuju dan 7,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Begitu juga dengan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 88,6 persen menolak, 6,9 persen setuju dan 4,5 persen tidak tahu atau tidak jawab.
Mayoritas masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berjalan baik. Sebanyak 62,0 persen menolak, 30,4 persen setuju dan 7,6 persen tidak tahu atau tidak jawab.
Penolakan jauh lebih tinggi dari mereka yang memang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 88,6 persen menolak perpanjangan masa jabatan presidne dan memilih Jokowi akhiri jabatan di 2024. Hanya ada 7,1 persen yang setuju dan sisanya 4,3 persen tidak tahu atau tidak jawab.
Djayadi mengatakan bahwa memang masyarakat yang tidak puas dengan kinerja preisden tingkat penolakannya terhadap perpanjangan masa jabtan presiden baik karena alasan pandemi, alasan ekonomi atau alasna IKN memang lebih tinggi.
Tetapi, lanjut dia masyarkaat yang puas dengan presiden pun mayoritas, yakni sebanyak 60 persen atau lebih menyatakan lebih memilih untuk tetap melaksanakan Pemilu tahun 2024 dan Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya di tahun 2024
"Jadi puas atau tidak puas dengan kinerja presiden tidak berkorelasi dengan tingkat penolakan atau tingkat penerimaan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Yang puas maupun tidak puas dengan kinerja presiden sama sikapnya, yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027 kalau berdasarkan survei ini," tandas Djayadi
Adapun responden dalam survei LSI terbaru 25 Februari-1 Maret 2022 ini dipilih secara acara dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.
Sebanyak 296.982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) lebih kurang 2,89 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.
TERPOPULER
