Suara.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, mayoritas masyarakat menolak penundaan Pemilu 2024. Hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaganya.
Burhanuddin mengemukakan, sebagian besar pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin yakni 57,3 menolak penundaan Pemilu 2024. Sedangkan yang mendukung penundaan Pemilu dari pendukung Jokowi-Ma'ruf hanya 33,2 persen.
"Dukungan terhadap Pemilu sesuai jadwal juga bersifat multiparitisipartoral, bukan non pemilih pak Jokowi saja, tapi juga pemilih pak Jokowi. Yang setuju penundaan pemilih pak Jokowi cuma 33 persen," ujar Burhanuddin dalam diskusi publik bertajuk 'Meninjau Pandangan Publik dan Analisis Big Data soal Penundaan Pemilu' yang diadakan Perkumpulan Survei Opini Politik Indonesia (Persepi), di kawasan Senayan, Kamis (17/3/2022)
Pernyataan Burhanuddin menyusul wacana penundaan Pemilu kembali muncul usai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim, berdasarkan big data pemerintah, sebanyak 110 juta warga setuju Pemilu 2024 ditunda. Jumlah tersebut diklaim Luhut berasal dari pengguna media sosial.
Burhanuddin menuturkan, pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yakni 85,0 persen juga tidak setuju adanya penundaan Pemilu. Mereka yang setuju menyatakan, Pemilu harus tetap digelar pada 2024 mendatang.
"Apalagi pemilih pak Prabowo. Kesimpulannya baik pemilih Prabowo Jokowi sami'na wa Atho'na (kami dengar dan kami tata konsitusi," kata dia.
Selain itu, massa dari partai pendukung Jokowi, dari hasil survei juga setuju Pemilu digelar sesuai jadwal. Bahkan, kata dia, massa pendukung PAN juga menolak wacana penundaan Pemilu.
"Pertanyaan penting, kalau elite partai nggak suarakan basis massanya mereka suarakan aspirasi siapa? Kita lihat partai lain sama, PDIP mayoritas pemilu sesuai jadwal 2024. Jadi ini terlepas argumen mereka, basis dukungan publik bahkan pendukung mereka sendiri tidak ada dasar," ucap Burhanuddin.
Selanjutnya, sekitar 70 persen masyarakat yang sangat puas dengan kinerja Jokowi. Kendati demikian, mereka yang puas dengan kinerja Jokowi tak setuju penundaan Pemilu karena melanggar konstitusi.
"Mereka yang puas dan tidak puas kinerja Jokowi tidak setuju dengan penundaan Pemilu. Sama, meski masyarakat puas tetap ingin pemilu sesuai jadwal. Artinya masyarakat bisa berpikir komplek. Mereka puas tapi tidak serta merta setuju agenda yang dianggap langgar konstitusi," papar dia.
Selain itu, Burhanuddin memaparkan masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi, juga tidak setuju dengan isu perpanjangan jabatan presiden.
"Bisa dicek, di kalangan yang puas sekalipun 61 persen tetap ingin pemilu sesuai waktunya. Yang tidak puas, itu jauh tinggi. Dua-duanya sama pengin pergantian pemimpin nasional meski pandemi," katanya.
TERPOPULER
