Infografis
Suara.com - Demonstran tolak kenaikan harga BBM dari kelompok DPP Gema Keadilan mengkoreksi Presiden Joko Widodo terkait alasannya yang menaikkan harga bahan bakar minyak. Mereka menilai pandangan pemerintah terkait subsidi salah.
"Paradigma pemerintah harus diluruskan. Dalam negara kesejahteraan subsidi itu bukan beban, tapi stimulus bagi masyarakat kecil. Subsidi adalah stimulus biar mereka lebih hidup produktif bukan beban," kata Presiden, Gema Keadilan Indra Kusuma kepada wartawan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Mereka menegaskan Indonesia bukan negara kapitalis, sehingga pandangan menganggap subsidi sebagai beban suatu hal yang salah.
"Justru yang mengagap beban itu paradigma kapitalis, dan Indonesia bukan negara kapitalis" ujar Indra.
Di samping itu pemerintah Presiden Jokowi juga dinilai tak berempati kepada masyarakat. Menurut mereka banyak warga yang belum dapat pulih secara ekonomi akibat Covid-19, kekinian sudah dihantam dengan kenaikan BBM.
"Masyarakat saat ini sedang tertatih-tatih berjuang bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca pandemi. Tiba-tiba dihantam dengan kenaikan BBM, yang ini jelas jelas akan meningkatkan harga-harga," ujarnya.
Diketahui, pada hari ini sejumlah elemen menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM, selain dilaksanakan DPP Gema Keadilan, ada juga dari kelompok Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dan Aliansi Mahasiswa Siswa Muslim Indonesia.
Demonstrasi mereka gelar di kawasan Silang Monas atau dekat Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Selasa (6/9/2022).
Klaim Jokowi
Baca Juga: Bupati dan Ketua DPRD Banyumas Dukung Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM
Sebelumnya Jokowi menyampaikan, sebenarnya pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari dinamika harga minyak dunia. Dan ingin harga BBM bisa dijangkau.
