Terkesan Buru-buru Buat Deklarasi Anies, Politikus NasDem Akhirnya Beberkan Alasan, Terkait KPK?

Suara.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) dianggap terkesan buru-buru menyampaikan deklarasi pencalonan presiden 2024.

Memang NasDem mulanya berencana mengumumkan deklarasi pada 10 November 2022 mendatang, namun dimajukan jadi 3 Okbtober 2022.

Hal ini sontak mengundang berbagai spekulasi di mana banyak yang beranggapan bahwa NasDem buru-buru mengajukan nama Anies terkait dengan isu penjegalan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.

Menjawab spekulasi tersebut, politikus senior Partai NasDem Zulfan Lindan menyebutkan bahwa pemajuan deklarasi Anies tak terkait dengan isu penjegalan KPK.

Perbesar

"Ini kan Pak Surya itu di Singapura kemudian dia agak kurang sehat dia ini juga mau pergi berobat lagi keluar, khawatir waktu lama nanti tidak bisa kembali cepat, itu yang pertama," ujar Zulfan Lindan dalam diskusi di kanal YouTube Total Politik. 

"Yang kedua enggak ada hubungan apa-apa ini sudah dibicarakan di internal partai, ini memang sudah ada rencana ya memang hari ini," tambahnya. 

Lebih lanjut saat ditanya apakan pemajuan deklarasi terkait dengan isu penjegalan Anies oleh KPK, Zulfan menampiknya. 

"Saya kira enggak perlu lah, endak ada kaitan sama persoalan KPK, KPK silakan saja berjalan," kata Zulfan.

"Kita juga secara etika menghargai KPK dengan sayarat menenuhi standar hukum, ini [deklarasi] tidak ada hubungannya dengan KPK."

Baca Juga: Beberkan Kelemahan Anies Baswedan, Geisz Chalifah: Terlalu Bersih, Semua di Sampingnya Miskin

Perbesar

Isu Anies Mau Dijegal KPK

Gubernur DKI Jakarta diketahui sudah sekali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan soal kasus Formula E.

Namun belakangan, beredar isu yang menyebutkan bahwa Ketua KPK yakni Firli Bahuri sengaja bermanuver untuk menjegal Anies Baswedan melalui KPK.

Ketua KPK tersebut diduga mendesak satuan tugas pengusut kasus Formula E untuk menetapkan Anies sebagai tersangka.

Padahal tim pengusut masih belum menemukan adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan Anies Baswedan.

Dalam hal ini, pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menyebutkan bahwa jika memang ada penjegalan ke Anies maka itu terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.