Suara.com - Partai Demokrat menilai deklarasi koalisi dengan NasDem dan PKS tidak perlu terburu-buru karena harus menunggu semua hal dibicarakan sebelum akhirnya koalisi benar-benar dibentuk.
Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan hal yang harus selesai dibicarakan, misalnya terkait konfigurasi calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung pada Pilpres 2024.
Pembicaraan terkait paslon menjadi penting. Pasalnya nama paslon memang sudah harus disiapkan lantaran nantinya akan diumumkan berbarengan dengan deklarasi koalisi.
"Partai Demokrat berpandangan bahwa deklarasi nanti sudah satu paket sekaligus Capres dan Cawapres. Segala sesuatunya juga sudah mesti selesai dibicarakan," kata Kamhar dihubungi, Senin (19/12/2022).
Bukan cuma soal konfigurasi paslon, dikatakan Kamhar, koalisi juga harus mempersiapkan format pemerintahan ke depan.
"Sehingga setelah koalisi dideklarasikan, tak ada lagi dinamika yang tak perlu yang bisa mempengaruhi soliditas koalisi. Oleh karena itu, tak mesti buru-buru karena begitu dideklarasikan tak ada lagi keragu-raguan, semuanya mesti totalitas untuk pemenangan," kata Kamhar.
Sementara itu Demokrat sendiri belum memastikan kapan waktu untuk deklarasi. Mereka masih menunggu keputusan resmi dari Majelis Tinggi Partai.
"Menunggu hasil rapat Majelis Tinggi Partai. Insyaallah awal tahun depan," kata Kamhar.
PKS Tunggu Majelis Syura
Baca Juga: Safari Politik Anies Disebut Tak Ngefek Tingkatkan Suara, NasDem: Seperti Itu di Survei Tak Masalah
Partai Keadilan Sejahtera segera menentukan sikap politik terkait Pilpres 2024. Sikap politik itu mencakup arah koalisi hingga calon presideh pilihan.
Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan pengambilan sikap itu ditentukan Majelis Syura PKS. Adapun waktunya, tegantung Majelis Syura.
"Sejauh ini belum perubahan dari pernyataan Ketua Majelis Syuro bahwa akhir tahun ini kemungkinan PKS akan membahas sikap politiknya terkait Pilpres," kata Kholid kepada wartawan, Senin (19/12/2022).
Kholid menegakan DPP PKS meunggu keputan Majelis Syura dalam menentukan sikap politik.
Sementara itu mengenai kapan waktu yang pasti PKS mengambil sikap tersebut, Kholid belum memastikan.
"Jadwal spesifiknya di pimpinan Majelis Syura. Kami tidak bisa sampaikan karena itu prerogatif Majelis Syura," ujar Kholid.
