Suara.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan sistem proporsional terbuka dalam Pemilu memang memiliki kelemahan. Tetapi bukan lantas sistem tersebut harus diganti dengan proporsional tertutup.
Saleh menyoroti kelemahan yang disebut ada di sistem proporsional terbuka, yakni persoalan politik uang atau money politic.
"Katanya, sistem proporsionalitas terbuka akan membuka peluang money politics. Jika itu benar, bukan berarti sistemnya yang salah. Tetapi, instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang perlu ditingkatkan," kata Saleh kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).
Menurut Saleh, penyelenggara Pemilu untuk melakukan pengawasan terhadap hal itu sudah lengkap. Mulai KPU dan Bawaslu, bahkan jejaringnya lengkap sampai ke tingkat TPS.
"Mestinya, ini bisa diperkuat untuk melakukan pengawasan. Saya yakin itu bisa dilakukan. Apalagi, pengawas pemilu kita tidak sendiri. Selama ini, mereka juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan LSM pemantau pemilu," kata Saleh
Bicara money politic, Saleh menilai itu tidak hanya terjadi di sistem proporsional terbuka, melainkam juga berpotensi hadir di sistem proporsional tertutup.
Saleh berujar sangat memungkinkan terjadi politik uang di sistem proporsionalitas tertutup. Bahkan bisa terjadi di lingkaran partai politik dan di masyarakat.
"Caleg-caleg kan otomatis berburu nomor urut. Pasti ada kontestasi di internal partai. Di titik ini, ada peluang money politic ke oknum elite partai untuk dapat nomor bagus," ujar Saleh.
Money politik di kalangan elite partai itu kata dia, justru dinilai lebih berbahaya.
"Money politic ini menurut saya lebih bahaya, tertutup dan tidak kelihatan. Hanya orang tertentu yang punya akses," kata Saleh.
Saleh berujar caleg yang mendapatkan nomor urut bagus bukan tidak mungkin meneruskan politik uang itu kepada masyarakat, bukan hanya elite partai. Kendati pada praktiknya, pemilu di sistem proporsional tertutup hanya memilih partai bukan caleg.
"Intinya, kalau semua memiliki kesadaran politik, praktik money politic itu bisa dihindarkan. Itu yang harus terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Sebab, berapa banyak pun uang yang dimiliki oleh caleg, jika masyarakat tidak mau, tetap saja tidak akan mampu membayar suara rakyat. Apalagi kesadaran itu didukung oleh perangkat pengawasan yang baik," kata Saleh.
Karena itu, Saleh memandang saat ini sistem proporsional terbuka merupakan yang paling tepat dilakukan. Terlebih kata dia mayoritas partai serta masyarakat mendukung.
"Mayoritas partai politik masih menginginkan sistem proporsionalitas terbuka. Begitu juga masyarakat banyak yang mengharapkan agar pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem yang sama dengan tiga kali pemilu sebelumnya," ujarnya.
TERPOPULER
