Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membantah jika Badan Intelijen Negara (BIN) bakal berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Menurutnya, Kemenhan hanya akan koordinasi dengan BIN.
Prabowo menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya memerintahkan BIN berkoordinasi dengan Kemenhan. Terlebih dalam membantu presentasi dan menilai.
"Ya tidak di bawah Kemhan, diperintahkan oleh presiden untuk semacam koordinator untuk membantu presentasi menilai," kata Prabowo ditemui usai peresmian Sekber koalisi di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam arahannya saat membuka Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Rabu (18/1/2023) menyampaikan Kemhan harus bisa mengorkestrasi informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang selama ini dilakukan BIN, TNI, Polri hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Jokowi meminta, Kemhan mengorkestrasi informasi intelijen di berbagai lembaga dan institusi agar menjadi sebuah informasi yang satu serta solid untuk kepentingan pembuatan kebijakan-kebijakan yang tepat atau paling tidak mendekati benar.
"Itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid. Tiap informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah policy, kebijakan, itu saja kesimpulannya," kata Jokowi.
“Dengan demikian, saat kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif terlebih dahulu. '(Misalnya) Ini hati-hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini'. Jangan sudah kejadian saya baru diberi tahu. Informasi intelijen menjadi sangat vital sekali,” ucap Jokowi kala itu.
Selepas memberi arahan dalam pembukaan Rapim Kemhan 2023, Presiden Jokowi juga sempat meresmikan penamaan Maung untuk kendaraan taktis produksi dalam negeri di pelataran kompleks Kantor Kemhan.
