REGIONAL:
Suara.com - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto tegas menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto salah alamat usai menghubung-hubungkan desakan Komisi VII mencopot Kepala Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dengan imbas dari Pemilu sistem proporsional terbuka.
Sugeng justru mempertanyaakn maksud pernyataan Sekjen PDI Perjuangan itu.
"Itu lah, salah alamat dong, urusan apa kita dengan terbuka, kan hanya karena PDIP menggugat ke MK. Kok BRIN urusannya apa? Nggak ada itu. Salah alamat," kata Sugeng di NasDem Tower, Jumat (3/2/2023).
Ketua DPP NasDem ini juga mengkritik pernyataan Hasto lainnya menyoal anggatan BRIN yang disebut digunakan untuk kepentingan elektoral. Sugeng membantah pernyataan tersebut.
"Tetapi saya mengkritik apa yang disampaikan Sekretaris PDIP saudara Hasto. Seolah-olah bahwa selama ini DPR sengaja menggunakan dana BRIN untuk kepentingan elektoral. Itu salah besar, tidak ada!" kata Sugeng.
"Itu toh kalau ada yang namanya elektoral yang dibawa, itu bukan elektoral, itu adalah sosialisasi hasil-hasil riset," kata Sugeng.
Sugeng meminta agar Hasto tidak memutarbaoikam fakta yang ada. Ia tidak ingin Hasto kemudian malah terkesan melwmpar bola panas ke Komisi VII DPR perihal desakan mencopot kepala BRIN.
"Sekali lagi, itu persepsi yang salah dan itu sengaja memutarbalikkan. Itu ngawur, catat. Kalian boleh catat, Komisi VII mengomentari pendapat itu, pendapat yang ngawur karena itu mau melempar kotoran kembali ke DPR, seolah-olah mau pakai uang untuk kepentingan elektoral. Sama sekali tidak," kata Sugeng.
Pernyataan Hasto
Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto menilai desakan dari Komisi VII DPR RI untuk mencopot Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko adalah imbas dari adanya sistem pemilu proporsional terbuka.
Hasto mengungkapkan kalau desakan itu sudah sampai ke telinga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri.
"Ya, sudah (bu Mega dengar kabar tentang BRIN). Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).
Hasto mengklaim selama ini banyak program atau kinerja BRIN yang dianggap positif. Hal itu menurutnya, belum sepenuhnya juga terpublikasi ke publik.
"Ini sedang melakukan proses konsolidasi, sedang membangun ekosistem di dalam mendorong kegiatan riset dan inovasi, bahkan begitu banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik," tuturnya.
Sementara itu, ia mengatakan PDIP sendiri sudah menugaskan fraksinya di DPR RI untuk mengkomunikasikan soal adanya desakan mundur Kepala BRIN.
"Karena itulah kami sudah menugaskan ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Pak Utut, Sekretaris fraksi Mas Bambang Pacul untuk melakukan komunikasi," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, anggaran BRIN yang ada harus benar-benar dimanfaatkan.
"Intinya, anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian. Kalau elektoral itu, nanti yang lain," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Menurut mereka, Laksana gagal dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di tubuh BRIN.
Desakan tersebut menjadi poin dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kepala BRIN pada Senin (30/1/2023). Kesimpulan itu dibacakan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
"Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti kepala BRIN RI mengingat berbagai persoalan yang ada di BRIN tidak kunjung selesai," kata Sugeng.
TERPOPULER