Suara.com - Guru Besar Hukum International Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyayangkan ramainya aksi penolakan terhadap Timnas Israel hingga berbuntut pada sanksi FIFA untuk membatalkan drawing Piala Dunia U-20 yang seharusnya digelar di Bali pada 31 Maret 2023.
Pembatalan drawing itu terjadi setelah Gubernur Bali I Wayan Koster ikut menolak keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20.
Terkait hal itu, Hikmahanto menganggap, Indonesia tidak perlu menolak Timnas Israel, tetapi cukup pada sikap menentang terhadap kebijakan pemerintah Israel yang disebut mengambil paksa dan menduduki tanah Palestina dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Kecaman terhadap kebijakan Israel dinilai sebagai amanah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
"Bila suatu saat pemerintah Israel sudah mengakui kemerdekaan negara Palestina dan mengembalikan tanah Palestina kepada rakyat Palestina, maka Indonesia pun tidak bisa tidak untuk mengakui negara Israel dan menjalin hubungan diplomatik,” kata Hikmahanto saat dihubungi Suara.com, Senin (27/3/2023).
Namun, lanjut dia, Indonesia akan terus menolak Israel dan warganya jika mengedepankan persepsi yang mengharamkan Israel.
"Bila demikian, apakah Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan Hitler dengan Nazinya yang hendak menghapus ras Yahudi? Suatu hal yang justru bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya tidak berkembang di bumi Indonesia,” tutur Hikmahanto.
"Penolakan Timnas Israel untuk bertanding di Indonesia seolah membuat Indonesia lebih Palestina daripada Palestina,” tambah dia.
Pasalnya, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun telah menyatakan bahwa pihaknya tidak keberatan jika Timnas Israel bertanding di Indonesia.
Baca Juga: 11 Pihak yang Tolak Timnas Israel ke Indonesia, dari Gubernur sampai Alumni 212
Lebih lanjut, Hikmahanto menyoroti Parlemen Israel Knesset yang hadir dalam Sidang Majelis Uni Interparlemen ke 144 di Nusa Dua Bali pada Maret 2022 lalu.
Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani itu menegaskan Indonesia tidak memiliki kendali atas pihak-pihak yang diundang oleh penyelenggara event internasional seperti FIFA.
"Sepanjang Indonesia telah menyatakan diri bersedia menjadi tuan rumah maka Indonesia harus mengambil risiko untuk tidak menolak siapa pun anggota dari penyelenggara event internasional,” tandas Hikmahanto.
