Suara.com - Analis politik dan akademisi dari Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin menganggap wajar kalau misalkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dianggap tengah ketakutan akan kehilangan kekuasaan seusai masa jabatannya habis pada 2024 nanti. Ia memberikan contoh dengan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kini dipegang oleh Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Heru merupakan orang yang dipilih Jokowi untuk menggantikan Anies yang masa jabatnya sudah habis. Heru merupakan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) di era pemerintahan Jokowi.
Menurut Ujang, Heru mengacak-acak program yang sudah dijalankan Anies sebelumnya.
"Lihat saja misalnya di DKI Jakarta ketika Pj-nya Heru bukan orangnya Anies, maka dihancurkan semua itu legacy-legacy Anies, programnya diacak-acak oleh Heru, ya, sama juga kalau misalkan Anies jadi legacy-legacy Jokowi diacak-acak gitu oleh Anies, bisa saja terjadi," kata Ujang saat dihubungi Suara.com, Senin (8/5/2023).
Oleh sebab itu, Jokowi dinilai wajar apabila merasa takut kalau presiden selanjutnya bukan berasal dari kelompoknya. Kepala Negara patut khawatir program-program yang sudah dijalankan malah dihentikan, salah satunya ialah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kalau misalkan Anies Baswedan berhasil menjadi presiden pada 2024 nanti, bukan tidak mungkin ada program-program Jokowi yang tidak dilanjutkan.
"Semisal yang menang Anies, ya IKN nggak jalan, pembangunan disetop dan legacy-legacy Jokowi akan hancur," terangnya.
Sebelumnya, bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menyinggung ada pihak yang takut kehilangan kekuasaan. Ia juga berharap negara tidak perlu melakukan intervensi pada Pilpres 2024.
"Kami ajukan diri dengan menyatakan ini gagasan kami ini rekam jejak kami dan ini karya kami, biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record," kata Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).
"Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang lecehkan rakyat Indonesia. Mereka (rakyat) sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa, tidak perlu ada intervensi-intervensi," sambung Anies.
TERPOPULER
