Suara.com - Pelantikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) anyar bukan hanya sekedar perombakan Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai kalau tindakan Jokowi tersebut sarat akan nuansa politik.
Hal tersebut disampaikan Pangi khususnya ditujukan kepada Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang kehilangan jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi masih ada hubungannya dengan Apel Siaga Perubahan NasDem yang digelar Stadion Utama GBK kemarin.
Pangi menganggap pelantikan Menkominfo tersebut sebagai bentuk balasan Jokowi.
"Yang jelas reshuffle ini kental dengan gimmick-gimick dan simbol politik setelah Apel Siaga Perubahan Nasdem yang begitu besar. Show effect yang ditampilkan Nasdem seolah mengartikan dia tidak mau jadi partai yang bisa diinjak-injak dan Nasdem mengesankan ingin mandiri dan tidak mau di bawah ketiak atau dikangkangi oleh tokoh dan partai lain. Nasdem ingin menjadi pemimpin koalisi," kata Pangi dikutip Selasa (18/7/2023).
Balasan yang dilakukan Jokowi ialah dengan mengeliminasi satu kursi Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju. Awalnya, Menkominfo diisi oleh Johnny G Plate yang tak lain adalah Sekjen Partai NasDem.
Namun ia diberhentikan Jokowi lantaran menjadi tersangka kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Biasanya, Jokowi menggantikannya dengan kader dari partai yang sama.
Akan tetapi, kali ini ia melantik Budi Arie Setiadi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo.
"Jokowi pun membalas ingin memperlihatkan itu, hanya berselang beberapa jam setelah Apel Siaga Perubahan Nasdem itu, paginya ia langsung melakukan reshuffle dan yang dipilih itu bukan kader dari Nasdem lagi," tuturnya.
"Ini menarik, karena seperti kasus korupsi sebelumnya misalkan yang terjadi di Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra dan lain-lain. Biasanya yang diminta kader dari partai itu sendiri. Tapi, Nasdem itu mendapatkan perlakuan berbeda, harusnya kan jatah Nasdem," terangnya.
Apa yang dilakukan Jokowi dianggap Pangi tidak adil karena Partai NasDem tidak memiliki kewajiban untuk taat kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut di Pilpres 2024.
"Untuk itu, enggak fair kalau kursi menteri ini dikasih ke Budi Arie. Ini hanya untuk menunjukan siapa yang loyal dan tidak loyal, kali ini, nuansa power sharing saja, karena Projo sudah berjuang dan sampai sekarang all out ke Jokowi."
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
TERPOPULER
