KPK Sebut Dugaan Firli Bahuri Memeras Bukan untuk Kasus SYL, Lalu yang Mana?

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri ke Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang saat ini bergulir di Polda Metro Jaya.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, perkara tersebut tidak berkaitan dengan kasus korupsi yang saat ini menjadikan SYL sebagai tersangka, namun berkaitan dengan perkara lain yang saat ini masih dalam proses penyelidikan di KPK.

Hal itu disampaikan Ali, menanggapi pernyataan kuasa hukum SYL, yang menyebut dugaan keterlibatan petinggi parpol pada perkara pemerasan kliennya.

"Yang ngomong siapa? Menarik itu. Jadi gini, perkara yang SYL itu beda dengan yang sedang penyelidikan oleh KPK," kata Ali dikutip Suara.com pada Kamis (7/12/2023).

"Yang jadi persoalan di Polda Metro Jaya, tersangka Pak FB (Firli) ini bukan SYL yang sekarang, itu beda. SYL kan pemerasan, ada suap ada ini. Ini beda, ini bukan ini, jadi ada laporannya, dan tindak lanjutnya adalah penyelidikan, kemarin sudah disampaikan oleh pimpinan," kata Ali.

Sebagaimana diketahui, KPK setidaknya menerima sejumlah laporan dalam perkara korupsi di Kementerian Pertanian, di antaranya korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, pencucian uang dan gratifikasi.

Perkara inilah yang menjadikan SYL sebagai tersangka bersama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Muhammad Hatta, dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono.

Kemudian ada laporan dugaan korupsi lainnya, yakni pengadaan sapi dan holtikultura.

Dua perkara ini masih dalam proses penyelidikan di KPK.

Sebelumnya kuasa hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen menyebut ada petinggi partai politik (parpol) yang terlibat di kasus korupsi Kementerian Pertanian (Kementan).

Djamaluddin menyatakan, keterlibatan petinggi parpol lain di kasus korupsi Kementen justru menjadi pintu masuk bagi Ketua KPK nonaktif, Firli Bahuri untuk melakukan pemerasan.

"Ini terkait dugaan keterlibatan mereka di beberapa proyek di Kementan, sehingga terjadi pemerasan dari FB selaku Ketua KPK nonaktif (Firli Bahuri) terhadap pak SYL," ujar Djamaluddin saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (6/12/2023).

Meski begitu, Djamaluddin enggan menyebut secara detail petinggi parpol mana yang ia maksud. Ia khawatir, akan menggangu tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan.

Secara singkat. Djamaluddin menerangkan, setidaknya ada dua parpol yang terlibat di kasus Kementan. Djamaluddin meyakini dugaan keterlibatan itu seharusnya juga akan terungkap dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami menduga terkait dengan keterlibatan beberapa oknum petinggi beberapa partai tertentu, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pesta demokrasi di 2024," jelas Djamaluddin.