Suara.com - Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Riano P. Ahmad, menilai alasan putra Betawi tidak bisa menjadi Gubernur kalau tidak dipilih presiden sulit untuk diterima. Riano menganggap putra daerah juga bisa terpilih lewat sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Ia pun mencontohkan salah satu putra Betawi yang pernah memenangkan Pilkada DKI adalah Fauzi Bowo alias Foke pada tahun 2007 lalu. Pada Pilkada DKI pertama kalinya itu, Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Prijanto mengalahkan pasangan Adang Daradjatun-Dani Anwar.
"Perlu diketahui bahwa dalam kompetisi Pilkada DKI, orang Betawi pernah terpilih kok, namanya Fauzi Bowo yang saat itu berkompetisi dan alhamdulillh menang," ujar Riano kepada wartawan, Senin (11/12/2023).
Riano mengakui dirinya juga menginginkan agar putra asli daerah mendapatkan posisi tertinggi sebagai kepala daerah. Namun, upaya yang dilakukan juga bisa lewat kompetisi adil dalam Pilkada.
"Sebagai masyarakat lokal mungkin punya keinginan putra-putra terbaiknya bisa duduk, ya dengan caranya berkompetisi. Dan alhamdulillah orang Betawi berkompetisi dan pernah terpilih menjadi Gurbernur DKI," ucapnya.
Selain itu, meski Jakarta tetap mendapatkan keistimewaan setelah tak lagi menjadi Ibu Kota, bukan berarti Pilkada harus dihilangkan. Nilai-nilai demokrasi kata dia, perlu dijunjung tinggi, apalagi warga Jakarta berasal dari berbagai suku dan bangsa.
"Oke kita mempunyai keistimewaan sebagai masyarakat lokal tapi jangan mengabaikan demokrasi yang ada. Jadi semua masyarakat kalau minta privilege semua gimana gitu? Nah ini kan juga harus menjadi pertimbangan," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB) sekaligus Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Kamum Betawi 1982, Zainudin alias Haji Oding, tetap ngotot mengusulkan pemilihan Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden tanpa lewat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) usai status ibu kota berpindah ke Nusantara.
Sebab, ia menginginkan orang Betawi asli menjadi kepala daerah Jakarta. Menurutnya, sudah waktunya putra daerah memimpin tanah kelahirannya sendiri lewat penunjukan langsung oleh Presiden.
"Putra daerah mana gitu lho? Nggak ada. Sudah waktunya dong bukan lagi ibu kota, yuk kita coba memperhatikan keberadaan putra daerah gitu," ujar Oding saat dikonfirmasi, Jumat (8/12/2023).
Oding mengakui memang usulan ini menuai polemik karena banyak penolakan dari sejumlah pihak. Namun, ia tak mempedulikannya dan tetap ngotot mengusulkannya.
"Pendapat orang lain macam-mavam silakan saja, ibaratnya anjing menggonggong kafilah berlalu kan," tuturnya.
Selain itu, dengan sistem pemilihan ini, kata Oding, maka akan membuat perbedaan Jakarta selaku daerah khusus dengan provinsi lainnya.
"Kalau gubernur tetap dipilih lewat Pilkada, terus wali kota dipilih oleh gubernur, apa bedanya Jakarta sebagai ibu kota, dengan Jakarta tidak sebagai ibu kota? Tidak ada bedanya," ucapnya.
"Mana kekhususannya gitu loh, kekhususannya adalah sebagai putra daerah kami meminta untuk privillege politik," tambahnya memungkasi.
