Suara.com - Film 'Dirty Vote' yang resmi dirilis pada Minggu, 11 Februari 2024, bertepatan dengan masa tenang pemilu tengah jadi perbincangan panas. Ada yang pro dan namun tak sedikit pula yang kontra tentang film yang membahas dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar alias Uceng mengaku ada beberapa politisi baik dari paslon nomor urut 01, 02 maupun 03 yang menghubunginya pasca film itu rilis.
"Bahkan ada 02 loh, politisi yang nge-WA memuji filmnya bagus," kata Uceng saat mengisi Kuliah Umum Perdana Departemen Hukum Tata Negara UGM secara daring, Selasa (13/2/2024).
Menurut Uceng, hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa tidak ada keberpihakan ke paslon manapun dalam proses pembuatan film ini. Termasuk tiga pakar hukum yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari yang menjelaskan dugaan kecurangan Pemilu 2024 di dalamnya.
"Jadi saya enggak mengatakan, 02 01 03, itu semuanya ada politisi yang mengatakan WA saya filmnya bagus bahkan ada yang bilang nanti kita tawarkan umroh untuk semua katanya gitu. Itu politisi 02 saya gak usah sebut itu. Kita tawarkan umroh kalau perlu buat semuanya, bintang filmnya," ungkap Uceng.
"Saya bilang sederhana ke mereka, saya bilang begini, kami nggak butuh pujian enggak butuh uang dimonetisasi, tidak butuh penghargaan, yang kita mau adalah konsisten para politisi," imbuhnya.
Uceng menegaskan bahwa pihaknya ingin para politisi bisa berdiri bersama rakyat untuk menjadi oposisi. Terlebih ketika kemudian mereka kalah dalam pemilu nanti.
"Ketika mereka kritis maka tolong ketika Pemilu ini selesai kalau lah mereka kalah mereka mau berdiri bersama rakyat untuk menjadi oposisi. Jangan kemudian rakyat yang didorong-dorong kena getah lalu yang makan nangkanya mereka, kita enggak mau itu. Makanya tagihan tembakan kita itu kekuasaan dan kemudian ke partai politik," tegasnya.
Film dokumenter ini lahir pun, tambah Uceng, diakibatkan karena parpol tidak bekerja dengan baik. Terlebih dalam pendidikan politik yang dilakukan selama ini.
"Enggak boleh dong, mereka yang harus bekerja juga mereka yang harus duduk di situ lalu kemudian bertarung untuk memperbaiki yang namanya demokrasi," tandasnya.
TERPOPULER
