REGIONAL:
Suara.com - Politisi senior PDIP Panda Nababan mengungkap sosok Maruarar Sirait yang mengklaim sebagai orang terkaya di partai berlogo banteng tersebut.
Panda dalam video yang beredar mengungkapkan sosok Ara Sirait saat awal menjadi anggota DPR. Panda dalam video itu mengatakan bahwa sosok Ara sangat mementingkan materi.
"Oh itu sangat kuat sama dia. Kenapa ku bilang sangat kuat. Dia (Ara Sirait) sendiri gak ku tanya. 'Om, udah tahu gak orang terkaya di PDI Perjuangan, gak ada om yang nandingin aku'. Apa maksud kau? Gak biar om tahu aja," cerita Panda Nababan seperti dilihat dari unggahan video akun Tiktok @rapen.sinaga, Rabu (14/2).
Panda Nababan kemudian melanjutkan ceritanya saat pertama Ara masuk ke DPR di tahun 2004. Panda mengatakan bahwa saat itu Ara memintanya mengajarkan cara mencari uang.
Panda menyebut bahwa Ara saat itu memintanya untuk diperkenalkan kepada dirjen-dirjen seperti dirjen Bea Cukai. Hal ini kata Panda sangat ia ingat sampai sekarang.
"Itu printing main, udah tercetak di otak gua. Ini manusia materinya penting sekali," tambah Panda Nababan.
Sebelumnya masih bersumber dari video yang sama, Panda Nababan juga menceritakan momen saat dirinya diminta Ara untuk pindah tempat duduk di acara ulang tahun Sabam Sirait pada 2019.
"Ya itu periode pertama. Jadi waktu saya diperlakukan di Aguan dan Tito (Karnavian) itu gak kaget saya," ungkapnya.
Bung Ara Ditagih 'Utang'
Sebelumnya, Maruarar Sirait masih memiliki 'utang' terhadap DPD PDIP Jawa Barat. Utang Maruarar Sirait ini menurut Ketua DPD PIDP Jabar Ono Surono adalah terkait pengurusan balik nama sertifikat kepemilikan kantor DPD PDIP Jabar.
Ono menuturkan, Ara belum menyerahkan satu persyaratan untuk memproses balik nama sertifikat kantor DPD PDIP Jabar.
Padahal kata anggota Komisi IV DPR RI itu, pihaknya sudah mengirimkan surat resmi ke kediaman Maruarar Sirait di Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam surat itu, PDIP Jabar memberi tenggat waktu bagi Ara untuk menyerahkan persyaratan balik nama sertifikat kantor sampai 6 Februari 2024. "Tapi sampai hari ini surat kami tidak direspons dia," ujar Ono.
Saat itu kata dia, kantor tersebut masih atas nama tiga orang yaitu Ketua DPD almarhum Pak Jajang, Sekretaris Pak Rudi Harsa, dan Bendaharanya Maruarar Sirait.
"Jadi sertifikat dua kantor PDIP Jabar atas nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara karena saat itu belum ada aturan harus atas nama DPP," ucap Ono, Senin (12/2/2024).
Di tahun 2019, saat Ono menjadi Ketua PDIP Jabar keluar aturan baru bahwa sertifikat kantor partai harus atas nama DPP. Sebagai ketua, Ono mengurus proses balik nama kantor DPD PDIP Jabar.
"Setelah dicari di brankas DPD, sertifikat itu tidak ada. Kami lalu konfirmasi ke Pak Rudi Harsa, beliau bilang sertifikat dipegang Maruarar," tutur Ono.
Ternyata Ono menerangkan, berdasarkan keterangan dari Maruarar, dua sertifikat kantor PDIP Jabar hilang. Ono lalu mengurus pembuatan sertifikat baru.
Ia meminta sejumlah persyaratan kepada tiga orang yang namanya tercantum dalam sertifikat lama, yakni ahli waris almarhum Ketua DPD saat itu Jajang, Rudi Harsa, dan Ara.
Dari ketiga orang itu, Ono mengatakan, hanya Maruarar Sirait yang belum menyerahkan persyaratan untuk mengurus pembuatan sertifikat.
"Seluruh berkas yang lain sudah kami serahkan ke notaris agar sertifikat kantor PDI Perjuangan Jabar bisa segera dibalik nama. Tinggal menunggu syarat dari Ara saja," ujar dia.
TERPOPULER