REGIONAL:
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengaku tidak terkejut, kalau Presiden Jokowi mempunyai hasrat menduduki singgasana Ketua Umum DPP PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri.
"Saya kira bukan hal yang mengejutkan kalau ada orang termasuk mungkin Pak Jokowi yang menghendaki itu," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Ia mengatakan, memang banyak pihak yang menginginkan kursi Ketua Umum PDIP. Apalagi, jabatan tersebut dianggap sangat strategis.
"Siapa sih yang nggak mau jadi ketum PDI Perjuangan gitu. Dan saya kira banyak orang yang menghendaki itu. Bahwa menjadi ketua umum PDIP tentu mempunyai posisi dan kedudukan yang penting di dalam pengambilan keputusan politik di dalam negeri ini, bukan hanya partai, tapi di republik ini," ungkapnya.
Andreas kemudian menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristinyanto punya banyak informasi, termasuk info Jokowi sempat menugasi seorang menteri dan mengutus orang untuk membujuk Megawati menyerahkan kursi ketum PDIP.
"Baik dalam partai, di dalam negeri, maupun hal-hal yang berkaitan dengan partai secara internasional sekalipun, saya kira Pak Sekjen tahu dengan segala informasi, sehingga beliau perlu menyampaikan itu bahwa ada upaya-upaya dalam hal ini Pak Jokowi untuk mengambil posisi ketua umum," katanya.
Namun soal urusan kursi Ketua Umum PDIP, Andreas mengingatkan soal mekanisme yang berlaku di partai berlambang banteng moncong putih ini.
"Saya kira saya sebagai kader PDIP kami punya aturan dan kami tau ketua umum PDIP itu adalah Ibu Megawati Soekarnoputri dan kami memilih beliau di kongres, kami memilih beliau di kongres partai dan putusan untuk menjadi ketua umum itu adalah putusan kongres partai," pungkasnya.
Pernyataan Hasto
Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan Presiden RI Jokowi sempat menugasi seorang menteri untuk membujuk Megawati Soekarnoputri turun dari singgasananya sebagai Ketua Umum DPP PDIP. Bujukan itu agar Jokowi bisa memimpin PDIP ke depannya.
Hal itu diungkapkan Hasto dalam acara Bedah Buku "NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971" karya Ken Ward (1972) yang digelar di Bakoel Kopi, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).
Awalnya Hasto menyampaikan jika kejadian tersebut terjadi jauh beberapa bulan sebelum Pemilu. Jokowi disebut menugasi seorang menteri yang power full, untuk bertemu Pakar Otonomi daerah Ryaas Rasyid.
Ryaas kemudian disebut Hasto, ditugasi oleh seorang menteri itu untuk membujuk Megawati agar mau memberikan singgasananya kepada Jokowi. Hasto menceritakan hal itu saat menyinggung Jokowi sedang mencari kendaraan politik usai tak lagi menjabat.
"Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ada supper power full, ada yang power full. Supaya nggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh presiden Jokowi," kata Hasto.
"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada pak Jokowi," sambungnya.
Menurut Hasto, bujukan itu dilakukan agar Jokowi mendapatkan kendaraan politik untuk puluhan tahun ke depan.
"Jadi dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," tuturnya.
Hasto lantas menyampaikan, sudah banyak saksi lainya juga menyampaikan hal serupa. Terlebih Jokowi juga disebut akan menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik saat ini.
"Kemudian kendaraan politik juga adalah Golkar. Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional. Rencana pengambilalihan partai Golkar dan PDIP," katanya.
TERPOPULER
