REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa belum ada pembahasan mengenai wacana hadirnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal MPR, DPR, DPD (MD3). Perppu itu disebut untuk mengubah aturan yang mengisi kursi Ketua DPR RI pada periode berikutnya.
"Nggak ada, kita nggak ngomongin apa," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Ketua Harian Gerindra itu justru mempertanyakan siapa yang pertama kali menggulirkan mengenai adanya isu tersebut.
"Kita belum dengar. Siapa yang ngomong ya," katanya.
Dasco lantas meminta awak media untuk bertanya saja kepada orang yang menggulirkan wacana tersebut. Pasalnya ia mengaku sama sekali belum mendengar.
"Ditanyakan saja sama yang bersangkutan. Sumber beritanya darimana, kalau kami belum pernah dengar," ujarnya.
Lebih lanjut, saat disinggung soal UU MD3 yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI untuk direvisi, Daaco menyampaikan jika hal itu dilakukan oleh Ketua Banggar DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
"Itu permintaannya dari Pak Said, PDIP, untuk memasukkan UU MD3 karena ada beberapa pasal yang berkaitan dengan soal keuangan. Nah itu permintaannya Pak Said. Bahwa MD3 dimasukkan, tapi kemudian karena Kita takut, khawatir, bahwa kalau MD3 itu kemudian kita gulirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kesepakatan sama-sama ya nanti saja kan gitu. Itu bukan permintaan kita loh, itu permintaan pak Said Abdullah itu," pungkasnya.
Untuk diketahui, memang ada informasi yang didengar oleh Suara.com soal wacana dihadirkannya Perppu UU MD3 terutama yang menyangkut soal kursi ketua DPR RI.
Adanya Perppu tersebut, menurut sumber itu akan digunakan untuk mencegah PDIP menduduki kursi Ketua DPR RI kembali pada periode mendatang. PDIP sendiri berdasarkan aturan yang sekarang memang berhak mengisi kursi tersebut, hal itu karena PDIP merupakan partai pemenang di Pileg 2024.
TERPOPULER