Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Ganjar Pranowo menyebut Yasonna Hamonangan Laoly sudah berencana mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sebelum dipecat Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Ganjar mengaku sudah mendengar rencana pengunduran diri ini dari Yasonna secara langsung. Alasannya, Yasonna secara etika ingin melepas jabatan sebelum nantinya dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029.
"Bahkan jauh hari sebelum itu, Pak Laoly menyampaikan mungkin sekitar bulan September pun secara etis akan mundur karena nanti Oktober akan dilantik," ujar Ganjar di Kantor DPP PDIP, Senin (19/8/2024).
Menurut Ganjar, sebenarnya pengangkatan dan pencopotan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Joko Widodo alias Jokowi selaku presiden.
Namun, Calon Presiden pada Pilpres 2024 ini menilai motif Jokowi juga perlu dicermati.
"Hanya menjadi pertanyaan kira-kira adalah kenapa reshuffle dilakukan? Kalau atas dasar performance, rasa-rasanya hampir 10 tahun (jabat Menkumham) kalau Pak Laoly sih oke ya. Dari ESDM juga saya kira oke. Kecuali ada masalah," jelasnya.
Apalagi, keputusan strategis pencopotan dan pengangkatan menteri ini dilakukan dua bulan menjelang berakhirnya masa jabatan presiden.
Ia menilai keputusan ini diambil Jokowi hanya karena pertimbangan politik semata.
"Hanya mungkin publik tidak akan pernah mendapatkan penjelasan apakah karena performance ataukah karena politik. Kalau saya menganggap ya itu full politik. Jadi itu hak presiden," katanya.
Baca Juga: PDIP Ungkap 3 Kemungkinan Yasonna Laoly Dipecat Jokowi Dua Bulan Jelang Habis Masa Jabatan
