Gegara Inflasi Terjaga, 75 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi?

Suara.com - Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil survei terbarunya. Hasilnya sekitar 75 persen masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang masa jabatannya berakhir.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, para responden ditanya, 'apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi?' Hasilnya 75 persen publik puas dengan kinerja Jokowi.

"Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi 75 persen," kata Burhanuddin dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Apabila dirinci sebanyak 15,04 persen masyarakat merasa sangat puas dan 59,92 persen masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi.

Kemudian, ada sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali, lalu ada 0,60 persen masyarakat yang tidak tahu/tidak menjawab.

Burhanudin memaparkan, salah satu yanh menjadi faktor naik turunnya kepuasan terhadap kinerja Presiden sangat dipengaruhi tingkat inflasi.

Ia lantas membandingkan angka inflasi yang berhasil dicatat di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Jokowi.

"Pertama, kita survei Oktober 2014 Pak Jokowi punya approval rating 64 persen bulan Januari 2015, terlihat ada semacam honey moon period, meski nggak terlalu tinggi. Beda dengan SBY pada November 2004 itu langsung 80 persen," ungkapnya.

Menurutnya, angka Jokowi tak setinggi SBY karena pertama, saat pertama dilantik Jokowi langsung menaikkan harga BBM.

"Jadi masa bulan madu dengan publik cepat selesai, kenaikan BBM punya dampak ke inflasi," katanya.

Dalam survei tersebut, Burhanuddin juga menampilkan tren inflasi yang berhasil dijaga di Bawah 5 persen di era kepemimpinan Jokowi sejak November 2014 hingga Agustus 2024.

Berdasarkan data tersebut, ada penurunan rata-rata angka inflasi tahun ke tahun (YoY) dari 5,14 persen di periode pertama Jokowi memimpin kemudian menjadi rata-rata 2,84 persen sampai akhir masa jabatan Jokowi.

Data inflasi tersebut kemudian juga dibandingkan dengan catatan inflasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada era SBY, angka inflasi tahun ke tahun (YoY) tercatat rata-rata di 9,90 persen pada periode pertama Presiden SBY dab di angka rata-rata 5,62 persen di periode kedua SBY.

Survei Indikator Politik memaparkan data soal kondisi ekonomi hingga penegakan hukum. Berikut hasil surveinya:

1. Kondisi Ekonomi

Sangat baik: 1,1 persen,
Baik: 28,5 persen,
Sedang: 44,8 persen,
Buruk: 22,1 persen,
Sangat buruk: 2,8 persen,
Tidak tahu: 0,7 persen.

2. Kondisi Politik

Sangat baik: 2,1 persen,
Baik: 30,6 persen,
Sedang: 43,4 persen,
Buruk: 16 persen,
Sangat buruk: 2,5 persen,
Tidak tahu: 5,5 persen.

3. Kondisi Penegakan Hukum

Sangat baik: 2,5 persen,
Baik: 39,3 persen,
Sedang: 33,7 persen,
Buruk: 19,9 persen,
Sangat buruk: 2,9 persen,
Tidak Tahu: 1,6 persen.

4. Kondisi Ekonomi Nasional Dibanding Tahun Lalu

Jauh buruk: 2,7 persen,
Lebih buruk: 22,8 persen,
Tidak ada perubahan: 39,5 persen,
Lebih baik: 31 persen,
Jadi lebih baik: 2,7 persen,
Tidak tahu: 1,2 persen,

Untuk diketahui, survei Indikator Politik ini mulai dilakukan pada 22 sampai 29 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel. Masing-masing wilayah jumlah respondennya 300, sementara Sumbar menjadi 200 responden.

Margin of error kurang lebih 2,3 persen pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.