Rekam Jejak Agung Laksono, Klaim Terpilih Jadi Ketua Umum PMI Versi Munas Tandingan

Suara.com - Palang Merah Indonesia (PMI) sedang bergejolak. Dualisme terjadi di dalam organisasi tersebut.

Jusuf Kalla terpilih sebagai Ketua Umum PMI versi Musyawarah Nasional (Munas) XXII yang digelar di Hotel Sahid, Jakarta pada Senin (9/12/2024).

Sementara itu di sisi lain, Munas tandingan dilakukan di Hotel Sultan terpilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI. Mantan Ketua DPR RI itu mengeklaim, Munas kubunya sah.

Dia menyebut, penyelenggaraan Munas pihaknya telah sesuai dengan ketentuan. Agung Laksono menyampaikan, Munas ini dilakukan atas dasar adanya kekecewaan yang dirasakan sejumlah pengurus PMI di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla atau JK.

"Ya proses munasnya sesuai dengan ketentuan organisasi dimungkinkan, karena teman-teman itu kecewa, teman-teman itu merasa dipasung aspirasinya, sehingga nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong gitu," katanya.

Sementara itu, JK angkat bicara mengenai Munas yang digelar pihak Agung Laksono. Mantan Wakil Presiden RI itu menyampaikan jika pelaksanaan ilegal. "Upaya Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan. Kita sudah lapor ke polisi karena tindakan melawan hukum," kata JK di Hotel Sahid, Jakarta.

Terlepas dari itu, nama Agung Laksono bukan sosok asing di dunia politik Tanah Air. Lantas seperti apa profilnya? Simak penjelasannya berikut.

Profil Agung Laksono

Pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 23 Maret 1949 dikenal sebagai seorang politikus senior Partai Golkar.

Agung Laksono menempuh pendidikan di Jakarta dan Medan. Setelah lulus dia kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI). Selama menempuh pendidikan sarjananya, dia dikenal cukup aktif berorganisasi yang kemudian mengantarkannya menjadi seorang politikus.

Selain menempuh pendidikan formal, Agung Laksono diketahui juga pernah program pelatihan internasional, seperti Eisenhower Programme di Amerika Serikat.

Setelah menyelesaikan pendidikan, karier Agung Laksono lebih moncer sebagai seorang politikus. Dia memulai bergabung dengan Partai Golkar pada era Orde Baru dan menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1987 sampai 2009.

Selama duduk di DPR, sejumlah jabatan pernah diembannya. Agung Laksono tercatat pernah menjadi Ketua DPR RI tahun 2004-2009.

Tidak hanya di legislatif, Agung Laksono pernah juga menduduki sejumlah jabatan di eksekutif. Tercatat dia menjabat sebagai sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di era Kabinet Reformasi Pembangunan era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Koordinator bidang Kesejateraan Rakyat (2009-2014). Kemudian pada 2014, ditunjuk sebagai Plt Menteri Agama menggantikan Suryadharma Ali yang tersandung KPK.

Sedangkan di partai, karier Agung Laksono cukup apik. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dia sempat menjadi Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Kosgoro, organisasi di bawah partai berlambang pohon beringin itu.

Agung Laksono ternyata pernah berkarier di dunia bisnis, dengan menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Dia pernah menjabat sebagai Direktur Utama ANTV pada 1993-1998 dan Wakil Komisaris Utama PT East Jakarta Industrial Park. Lalu menjadi Pimpinan Umum Majalah Info Bisnis.

Penghargaan

Moncer di pemerintahan dan dunia bisnis, Agung Laksono pernah menyabet sejumlah penghargaan, seperti Bintang Maha Putera Adipradana pada 1999, dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di bidang Bisnis Internasional dari Pittsburgh State University, Amerika Serikat, pada 1989. Kemudian penghargaan Adimanggalya Krida pada tahun 2000.

Kontroversi

Kontroversi tidak lepas dari diri Agung Laksono. Dia pernah terlibat dualisme Partai Golkar pada 2016. Saat itu terjadi dua Munas saat itu.

Abudrizal Bakrie dipilih sebagai Ketum pada Munas IX Golkar di Bali, sementara itu Agung Laksono menjadi Ketum pada Munas IX Golkar di Ancol, Jakarta. Kondisi panas dua pimpinan tersebut berakhir ketika Setya Novanto terpilih sebagai Ketum Golkar pada 17 Mei 2016 dalam Munaslub yang digelar di Nusa Dua, Bali.

Dualisme juga pernah melibatkan Agung Laksono di Kosgoro 1957. Kala itu ada kubu Aziz Syamsudin yang juga menjadi Ketua Umum Kosgoro 1957.