REGIONAL:
Suara.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akan melakukan mediasi menyusul terjadinya dualisme di kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI).
Supratman sedianya akan memediasi dua kubu tokoh yang berseberangan, Jusuf Kalla dan Agung Laksono.
"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Sementara itu terkait surat keputusan kepengurusan PMI, Supratman mengaku belum menerima SK kepengurusan dari dua kubu yang berseberangan.
"Namun demikian, tentu kami akan memverifikasi kalau memang permohonan itu sudah ada. Dari sisi AD/ART-nya. Prosedur pelaksanaannya, kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan," katanya.
Sebelumnya, Agung Laksono mengaku pihaknya akan tetap mendaftarkan ke Kementerian Hukum soal hasil Munas PMI tandingan. Dari Munas itu diketahui Agung terpilih menjadi Ketua Palang Merah Indonesia periode 2024-2029.
"Udah ada protapnya gitu, udah ada protap seperti itu (akan didaftarkan)," kata Agung Laksono saat dihubungi, Senin (9/12/2024).
Ia menyampaikan, jika proses pendaftaran akan dilakukan secepatnya meski belum diketahui waktu pastinya.
"Belum tau, nanti oleh tim ya. Secepatnya, secepatnya. Secepatnya nanti akan diberitahu kan," katanya.
Di sisi lain, ia menjelaskan, Munas PMI yang digelar oleh pihaknya tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
Ia mengklaim, adanya Munas itu juga dilakukan atas dasar adanya kekecewaan yang dirasakan sejumlah pengurus PMI di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla atau JK.
"Ya proses munasnya sesuai dengan ketentuan organisasi dimungkinkan, karena teman-teman itu kecewa, teman-teman itu merasa dipasung aspirasinya, sehingga nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong gitu," katanya.
"Lalu dengan arogansi kekuasaan seperti itu, lalu akibat pengapnya itu, mereka bikin (munas) tandingan sendiri, karena di sini ada kebebasan, sebelumnya terkungkung gitu," sambungnya.
Ajak Adu Pengesahan
Sebelumnya, Politisi Senior Partai Golkar, Agung Laksono, mengaku tak masalah dengan terpilihnya Jusuf Kalla (JK) kembali menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029.
JK sendiri kembali jadi Ketua PMI usai dipilih secara aklamasi dalam sidang pleno kedua musyawarah nasional organisasi yang digelar pada Minggu (8/12/2024) malam di Jakarta. Diketahui Agung sebelumnya terpilih sebagai Ketua PMI versi Munas PMI tandingan di Hotel Sultan Jakarta.
"Ya kami telah melaksanakan sesuai dengan aturan tentang organisasi. Ya nggak masalah," kata Agung saat dihubungi, Senin (9/12/2024).
Ia menyerahkan semua kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum untuk menentukan hasil Munas PMI mana yang akan diterima.
"Nanti biar, ya biar nanti mungkin pemerintah juga tentu akan melakukan penilaian ya," katanya.
Untuk diketahui, Jusuf Kalla kembali terpilih menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 usai dipilih secara aklamasi dalam sidang pleno kedua musyawarah nasional organisasi tersebut yang digelar pada Minggu (8/12/2024) malam di Jakarta.
Sebelum terpilih secara aklamasi, peserta sidang memutuskan menerima laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI Jusuf Kalla untuk periode kepemimpinan sebelumnya, (2019-2024).
Keputusan tersebut disampaikan mayoritas peserta munas yang terdiri dari pengurus PMI tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Ketua Sidang Pleno Kedua, Adang Rocjana menjelaskan bahwa mayoritas dari 490 peserta munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Jusuf Kalla.
“Dari 490 peserta yang hadir, yang merupakan perwakilan dari 34 PMI provinsi dan satu Forum Relawan Nasional (Forelnas), memberikan tanggapan positif terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum PMI dan mendukung Jusuf Kalla untuk kembali memimpin PMI,” ujar Ketua PMI Jawa Barat melalui rilis resmi yang diterima Suara.com.
Berdasarkan laporan panitia kredensial, sebelumnya ada dua bakal calon ketua umum yang akan maju dalam munas tersebut. Namun yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon ketua umum hanya Jusuf Kalla.
"Artinya, Jusuf Kalla adalah calon tunggal," demikian disampaikan Ketua Panitia Munas ke22 PMI, Fachmi Idris.
Dalam laporannya saat pembukaan sidang organisasi Munas, Fachmi menyampaikan, aturan yang merujuk pada mekanisme pemilihan ketua PMI.
"Merujuk pasal 66 ayat 1 dan 2 Anggaran Rumah Tangga PMI, berdasarkan laporan yang masuk, terdapat dua calon ketua umum, yaitu Agung Laksono dan Jusuf Kalla."
Hingga sampai batas waktu yang ditetapkan, surat dukungan yang masuk untuk Agung Laksono tidak sampai 20 persen dari suara jumlah utusan yang berhak hadir.
Sehingga gugur menjadi bakal calon. Sedangkan untuk Jusuf Kalla, dukungan yang masuk melebihi 50 persen dari jumlah utusan yang berhak hadir.
TERPOPULER
