REGIONAL:
Suara.com - Media sosial dihebohkan dengan narasi yang menyebut bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) membuka posko pengaduan untuk masyarakat.
Disebutkan jika posko tersebut dibuat untuk masyarakat yang kendaraannya terkena dampak dari blending BBM khususnya pengguna Pertamax.
Dalam unggahan di Instagram itu masyarakat akan mendapat sebesar Rp1,5 juta sebagai bentuk kompensasi akibat menjadi korban oplosan BBM.
Adapun narasinya sebagai berikut:
"LBH BUKA POS PENGADUAN KORBAN PERTAMAX OPLOSAN
PERTAMAX ANGANTE KLAIM KOMPENSASI DARI PT. PERTAMINA (Persero)"
Lantas benarkah tautan kompensasi bagi korban blending BBM tersebut?
PENJELASAN:
Mengutip Antara, setelah Tim Cek Fakta membuka tautan yang disertakan di profil Instagram pengunggah, pengguna diminta untuk mengisi data diri.
Pengguna harus mengisi nama yang sesuai dengan KTP dan nomor telepon aktif yang terhubung dengan telegram.
Namun, hati-hati karena tautan tersebut merupakan bentuk phising yang mencuri data pribadi.
Waspadai tautan phising yang disebarkan melalui sosial media maupun aplikasi perpesanan dengan narasi bahwa penerima pesan berhak menerima bantuan sosial.
Pengirim pesan tersebut akan mengarahkan penerimanya ke sebuah tautan untuk memeriksa status bantuan sosial yang didapatkan.
Tim CSIRT Kota Tangerang menganalisa tautan yang dikirim di aplikasi perpesanan merupakan tautan phising. Alamat IP dari domain yang diperiksa terdeteksi sebagai malware.
Setelah memasukkan nama, nomor telepon dan klik tombol cek status, sebuah form tambahan yang meminta korban untuk memasukkan Kode OTP akan muncul.
Jika korban melanjutkan untuk memasukkan kode OTP karena hal ini dapat membuat akun telegram korban diambil alih.
Hal ini memungkinkan attacker mengambil alih akun telegram korban dan memanfaatkannya untuk tujuan yang berbahaya seperti menyebarkan kembali tautan phishing, penipuan mengatasnamakan korban, dan lainnya.
Kompensasi BBM gratis perlu kajian
Sementara itu di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut jika pemberian kompensasi BBM sebagai bentuk permintaan maaf dari PT Pertamina (Persero) masih harus dikaji lebih lanjut.
Menurut Erick, kasus korupsi harus ditindaklanjuti secara hukum dan Kementerian BUMN akan selalu mendukung proses tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya nggak bisa menanggapi, tentu kan mekanisme yang ada di pemerintahan, DPR, di Pertamina tentu ada mekanisme sendiri, tentu semua juga perlu kajian. Tentu yang pasti yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, yang namanya kasus korupsi itu kan harus ditindaklanjuti dan kami mendukung," ujar Erick beberapa waktu lalu, dikutip dari Antara.
Erick menyampaikan kasus korupsi dan korporasi tidak bisa dilihat sebagai satu kesatuan.
Menurutnya, hal ini pernah terjadi pada kasus korupsi PT Garuda Indonesia (Persero). Dalam kasus tersebut, proses hukum dan restrukturisasi tetap berjalan secara bersamaan.
Erick mengungkapka, apabila bisnis korporasi berhenti maka hal itu bisa menghambat restrukturisasi.
"Nah ini yang kita jaga bersama-sama, supaya peran korporasi itu tetap berjalan, apakah ada perbaikan administrasi ya harus, memang itu tergantung. Tapi jangan sampai tadi, hal ini justru menghambat restrukturisasi korporasi itu atau perbaikan-perbaikan dari korporasi sendiri," tegas dia.
Sementara itu, Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN berperan sebagai pengawas agar korporasi bekerja sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan. Sedangkan komisaris dan direksi bertugas dalam pengawasan harian.
"Ya kan mekanisme harian itu ada di Komisaris dan Direksi. Kami sebagai Kementerian BUMN mendorong sesuai dengan transformasi 'blueprint' yang ada, dan saya rasa hubungan Kementerian dan Pertamina sangat baik, kita saling mendukung," ucap dia. (Antara)
TERPOPULER