Ungkap Pusat Investasi Telah Bergeser ke Luar Jakarta, Begini Kata Analis

Suara.com - Analis Properti Aleviery Akbar, mengungkap saat ini pusat investasi sudah bergeser dari Jakarta. Banyak wilayah yang dinilai memberi tawaran menjanjikan, khususnya di bidang properti.

Jakarta sudah ditinggalkan karena harga lahan yang sudah melambung tinggi. Belum lagi ada persoalan lain seperti macet, polusi udara, hingga banjir. Bahkan, untuk properti kelas premium saja pengembang tak lagi memilih Jakarta sebagai lokasi.

Ia mencontohkan salah satunya adalah Pantai Indah Kapuk 2 di Kabupaten Tangerang, Banten. Selain itu ada juga wilayah lain yang jadi pusat properti menjanjikan seperti di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

“Ini menjadikannya destinasi investasi yang menjanjikan dalam jangka panjang,” ujar Aleviery kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).

Apalagi, lokasi-lokasi pusat properti baru seperti PIK 2 juga disebutnya cukup strategis. Misalnya, dekat dengan bandara dan akses langsung ke jantung Ibu Kota.

Karena memiliki taraf premium peminatnya berasal dari berbagai kalangan investor domestik hingga asing. Mereka disebutnya tertarik karena konsep pengembangan terintegrasi.

“PIK 2 tidak hanya menawarkan perumahan mewah, tapi juga pusat perbelanjaan modern, fasilitas rekreasi bertaraf internasional, hingga layanan kesehatan global,” jelas Aleviery.

Kawasan ini kini mulai diminati ekspatriat asal Tiongkok, Taiwan, dan Asia Tenggara. Di sisi lain, para pelaku bisnis lokal juga mulai menjadikan melirik sebagai hunian sekaligus basis operasional usaha mereka.

Meski pengembang kini memasang harga dengan banderol tinggi, Aleviery menyebut hal ini bisa diimbangi dengan fasilitas dan prospek ke depan. Namun, tekanan ekonomi makro tetap menjadi tantangan bagi pasar, khususnya segmen kelas menengah.

“Selama pengembang konsisten menjaga kualitas, akan tetap menjadi pilihan utama di pasar properti kelas atas,” pungkasnya.

Direktur Maritime Strategic Center (MSC), Muhammad Sutisna, mendorong pemerintah memberi dukungan pada revitalisasi kawasan pesisir. Hal ini disebutnya dapat menjadi salah satu upaya mengembalikan kejayaan maritim.

Menurut dia, kawasan pesisir sejak lama menjadi episentrum tumbuhnya peradaban, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Pengembangan kawasan pesisir berpotensi menjadi pemantik kebangkitan ekonomi maritim di wilayah pesisir barat Indonesia.

“Sejarah mencatat, kejayaan Nusantara tak lepas dari kekuatan maritimnya. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Kesultanan Banten, Gowa, dan Aceh berkembang karena menguasai laut dan memanfaatkan potensi pesisir,” ujar Sutisna kepada wartawan, Rabu (9/4/2025).

Ia menyoroti kontrasnya kondisi pesisir Indonesia saat ini dibanding masa lalu. Banyak kawasan pesisir yang justru terjebak dalam kemiskinan, ketertinggalan, dan minim akses terhadap pembangunan.

“Banyak warga pesisir hidup dalam keterbatasan. Padahal, mereka punya potensi besar yang belum tergarap optimal,” jelas dia.

Melihat situasi tersebut, Sutisna menyinggung proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Ia menilai kawasan ini bisa menjadi titik awal kebangkitan ekonomi di pesisir utara Tangerang, sekaligus contoh revitalisasi pesisir yang sukses.

Menurut Sutisna, kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat mutlak dibutuhkan agar kawasan pesisir tidak terus terpinggirkan.

“Proyek ini bisa jadi momentum untuk menata ulang pesisir, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong ekonomi masyarakat lokal,” pungkasnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Heru Supriyanto mendorong pemerintah memperbaiki iklim investasi, khususnya di kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang. Sebab, terdapat ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang merugikan masyarakat.

Heru mengatakan, kondisi industri di Kabupaten Tangerang, khususnya di Cikupa Mas dan Pasar Kemis belakangan mengalami gelombang PHK akibat relokasi pabrik ke daerah dengan biaya tenaga kerja lebih rendah. Pengembangan kawasan dianggapnya bisa menjadi salah satu solusi.

“Dalam situasi seperti ini, investasi di Tangerang menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan pabrik. Proyek ini membuka peluang kerja baru dan mendukung stabilitas ekonomi daerah,” ujar Heru kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

Heru juga menyoroti soal pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang tetap mengesahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB di pesisir Tangerang. Ia menilai langkah itu bisa memberikan kepastian hukum bagi pengembang dan memperkuat iklim investasi di Indonesia.

“Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berpihak pada kepastian hukum dan mendukung investasi yang sehat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Heru menyoroti dampak ekonomi dari proyek pengembangan kawasan di Kabupaten Tangerang. Ia menyebut investasi properti dan infrastruktur di wilayah ini telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Indonesia.

“Fakta menunjukkan bahwa pengembang telah memberikan kontribusi besar bagi daerah, termasuk dalam bentuk pajak yang mencapai hampir Rp50 triliun. Ini bukan angka kecil, baik bagi pemerintah daerah maupun pusat,” jelasnya.