REGIONAL:
Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan dirinya tak mempermasalahkan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin mengirim pelajar bermasalah ke Barak Militer untuk dibina.
Shafrie mengatakan apa yang dilakukan Dedi merupakan kebijakan. Menurutnya, kalau tujuannya untuk menitipkan, itu tak akan menjadi masalah.
"Itu kan kebijakan, mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Ya kalau mau nitip boleh aja," kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Ia mengatakan, kebijakan Dedi Mulyadi tersebut bukan untuk latihan militer.
"Ya itu tingkat provinsi dengan pangdam saja. Titip latihan disiplin itu boleh. Tapi dia bukan latihan militer," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengumumkan rencana kontroversial namun inovatif untuk mengatasi permasalahan siswa bermasalah di wilayahnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan program pendidikan karakter yang akan menempatkan siswa-siswa yang dianggap bermasalah di barak militer mulai 2 Mei 2025.
Program ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, serta menjauhkan mereka dari pergaulan bebas dan tindakan kriminal.
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini akan dijalankan secara bertahap di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan resminya di Bandung pada Minggu (27/4/2025), dikutip via Antara.
Menurut rencana, siswa-siswa yang terpilih akan mengikuti program pendidikan karakter di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.
Peserta program akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua siswa, dengan prioritas pada siswa yang dinilai sulit dibina di lingkungan sekolah atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal. Program pembinaan di barak militer ini akan berlangsung selama enam bulan untuk setiap siswa.
"Selama enam bulan, siswa akan dibina secara intensif di barak dan tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," jelas Dedi. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman hidup yang berbeda bagi para siswa, dengan penekanan pada disiplin, tanggung jawab, dan pembentukan karakter yang kuat.
Pembiayaan program pendidikan karakter ini akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat. Dengan melibatkan pemerintah daerah, diharapkan program ini dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Selain fokus pada pembinaan siswa bermasalah, Gubernur Dedi Mulyadi juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan dan kualitas guru di Jawa Barat. Beliau menekankan pentingnya proses rekrutmen guru yang transparan dan profesional.
"Ke depan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter," tutur Dedi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru-guru di Jawa Barat memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam mendidik generasi muda.
Respons KPAI
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengutamakan hak pendidikan setiap anak, sebelum merealisasikan rencana mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer.
Komisioner KPAI bidang pendidikan Aris Adi Leksono menekankan bahwa setiap anak tetap memiliki hak mendapatkan pendidikan bagaimana pun kondisinya.
"Hak pendidikan wajib diberikan kepada semua anak Indonesia dalam kondisi apapun, termasuk pada anak yang berperilaku menyimpang," ujar Aris kepada Suara.com, dihubungi Rabu (30/4/2025).
Pernyataan itu sekaligus menanggapi rencana Dedi Mulyadi yang ingin memasukan siswa bermasalah ke barak militer selama 6 bulan untuk mendapatkan pendidikan karakter. Nantinya selama 6 bulan itu, anak akan dididik secara militer dengan harapan bisa disiplin, sehingga tidak diberikan pendidikan formal.
Menurut Aris, pendekatan militeristik semacam itu seharusnya menjadi pilihan paling akhir setelah semua mekanisme perlindungan dan pembinaan anak dijalankan secara maksimal.
TERPOPULER
