Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kebijakan penggunaan transportasi umum setiap hari Rabu.
Dalam evaluasi yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Gubernur Pramono menyebut tingkat kepatuhan pegawai cukup tinggi, yakni mencapai 96 persen.
Meski demikian, masih ada 4 persen ASN Pemprov DKI yang mengabaikan instruksinya itu. Terhadap para ASN ini, Pramono berjanji akan melakukan pembinaan.
"Yang 4 persen, tentunya mereka secara khusus akan kami bina. Dibina itu ada dua, dibina serius atau dibinasakan," ujar Pramono di Balai Kota, Rabu 7 Mei 2025.
Kebijakan wajib naik angkutan umum ini diatur melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.
Seluruh pegawai Pemprov DKI diminta menggunakan moda transportasi massal seperti Transjakarta, MRT, LRT, KRL, hingga angkutan reguler dan kapal, khususnya setiap hari Rabu, baik untuk berangkat, pulang kerja, maupun aktivitas dinas.
Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan efektif, Pramono mengandalkan laporan langsung dari para bawahannya.
"Hampir semua rata-rata tadi menggunakan dan mereka memfoto dan mengirim kepada saya. Jadi foto pejabat hari ini di HP saya banyak sekali," katanya.
Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan ini tak lepas dari langkah Pemprov yang mendukung ASN dengan berbagai kemudahan.
Baca Juga: Pemprov DKI Gratiskan Transportasi Umum untuk 15 Golongan, Ini Daftar Penerimanya
Salah satunya, memberikan akses gratis ke angkutan umum seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
"Kenapa bisa tinggi? Karena memang pertama parkirnya kita tidak perbolehkan di sini. Yang kedua sarana transportasi yang selama ini mengangkut ASN kita tidak keluarkan dari depo-depo yang ada," pungkas Pramono.
Meski begitu, tidak semua ASN diwajibkan mengikuti aturan ini.
Dalam instruksi tersebut, pengecualian diberikan kepada pegawai yang sedang sakit, hamil, menyandang disabilitas, atau petugas lapangan dengan kebutuhan mobilitas khusus.
Sementara itu, Pramono Anung resmi meluncurkan program penggratisan transportasi umum untuk 15 golongan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada Rabu 7 Mei 2025.
![Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjalan usai turun di Halte Matraman, Jakarta, Rabu (30/4/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/30/37558-pramono-anung-naik-transportasi-umum-asn-wajib-naik-transportasi-umum.jpg)
Dalam kesempatan itu, ia juga meresmikan kawasan integrasi Transport Hub Dukuh Atas.
Sejumlah 15 golongan itu adalah PNS Pemprov DKI Jakarta, pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima KJP Plus, penghuni Rusunawa, Tim Penggerak PKK, dan karyawan bergaji setara UMP.
Mereka dapat mendaftarkan diri melalui skema pendaftaran di Bank DKI.
Sedangkan pendaftaran melalui Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta berlaku bagi penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima Raskin domisili Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, serta golongan Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma, dan Posyandu.
Penggratisan juga berlaku untuk bus Transjakarta yang melintasi daerah penyangga.
"Secara khusus pada hari ini tadi saya juga mencanangkan untuk 15 golongan yang akan kita bebaskan dan dalam ke depan bukan hanya bebas dalam Transjakarta tetapi juga Transjabodetabek," ujar Pramono.
Bersama jajarannya, Pramono sempat melihat Transport Hub Dukuh Atas.
Pun bertepatan dengan instruksinya menaiki angkutan umum di Hari Rabu, Pramono juga tak mengendarai kendaraan pribadi hari ini.
"Tadi saya bersama dengan jajaran MRT, Transjakarta, dan juga Bank DKI bersama dengan pejabat Balai Kota melihat fasilitas Transport Hub yang ada di tempat ini," katanya.
Menurut Pramono, fasilitas di Transport Hub sudah sangat memadai. Namun, integrasi antara moda transportasi umum belum terlaksana dengan baik.
"Saya sudah minta kepada jajaran Balai Kota dan juga Transjakarta, Dirut MRT untuk segera mempersiapkan itu," ujar Pramono.
"Dan nanti saya akan berbicara dengan Bapak Menteri Perhubungan supaya fasilitas yang sudah baik di tempat ini bisa terkoneksi LRT, MRT, Transjakarta, dan KRL," tambahnya.
Meski demikian, Politisi PDIP itu menilai integrasi belum terlaksana karena adanya ego sektoral. Namun, dia bakal berusaha mengintegrasikan seluruh moda transportasi umun.
"Kenapa dulu belum bisa dilakukan? Menurut saya salah satu hal sering kali ego sektoral dan untuk itu saya akan keliling untuk supaya apa yang menjadi handicap kemarin di tempat ini bisa diselesaikan dengan baik," katanya.
