Kenapa Ade Armando Jadi Komisaris PLN Nusantara Power?

Suara.com - Akademisi sekaligus politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menjadi Komisaris PLN Nusantara Power. Kabar tersebut viral di media sosial X.

Salah satunya dari akun MurtadhaOne1, "Selamat om Ade Armando. Akhirnya jadi komisaris juga. Komisaris PT. PLN Nusantara Power," tulisnya dikutip pada Jumat, 4 Juli 2025.

Tampak dari foto surat edaran yang dilampirkan dalam unggahan di X, terdapat nama Ade Armando dalam susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan di antara nama-nama yang lain.

Berikut keterangan dari surat tersebut:

Untuk menghindari keragu-raguan, maka dengan ini Pemegang Saham menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Sdr. Edi Srimulyanti sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Sdr. Ade Armando sebagai Komisaris

Sdr. Suharyono sebagai Komisaris

dst.

Konfirmasi Ade Armando

Terkait kabar tersebut, Ade Armando sudah memberikan konfirmasinya.

Ia menyebut, telah menerima putusan dirinya menjadi komisaris pada Kamis, 3 Juli 2025.

"Kamis kemarin serah terima jabatan," ujar Ade Armando kepada awak media, Jumat, 4 Juli 2025.

Penunjukkan Ade Armando menjadi Komisaris dipertanyakan warganet

Pengguna X banyak yang memberikan tanggapan tentang hal ini, beberapa mempertanyakan kenapa Ade Armando menjadi komisaris PT. PLN Nusantara Power. Salah satunya dari akun logika_saya.

"Disiplin ilmunya apa ya?" tulisnya dalam kolom komentar.

Pendidikan Ade Armando

Pendidikan Ade Armando cukup mentereng, ia berkuliah di Universitas Indonesia dan mengambil Jurusan Ilmu Komunikasi.

Sembari kuliah, Ade juga aktif dalam pers mahasiswa, Warta UI. Dari situlah dia mulai mendalami jurnalistik.

Ade tercatat sebagai pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI).

Alasan Ade Armando jadi komisaris 'ditebak' Denny Siregar

Uniknya, penunjukkan Ade Armando menjadi komisaris di PT. PLN Nusantara Power ini juga mendapat komentar sarkas dari Denny Siregar.

Pegiat media sosial sekaligus produser film ini berkomentar, "Saya nggak tahu apa kompetensi bang Ade sehingga dia dipilih jadi Komisaris di anak usaha PLN. Mungkin kasihan karena dulu sering kesetrum."

Tanggapan Peneliti

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai penunjukan komisaris atau direksi di badan usaha milik negara seharusnya menjunjung tinggi kapabilitas dan kapasitas individu.

"BUMN merupakan badan usaha milik rakyat, bukan milik rezim. Sudah seharusnya penunjukan direksi maupun komisaris harus melalui seleksi kualitas individu untuk menjaga kualitas BUMN-nya sendiri," kata Huda dikutip dari Liks.suara.com pada Jumat, 4 juli 2025.

Dia menegaskan penunjukan jabatan di BUMN harus mengedepankan kualitas dan latar belakang individu, akan berdampak terhadap pengelolaan badan usaha. Potensi yang timbul pengelolaan akan sangat tidak profesional dan jauh dari kata good corporate governance (GCG).

Senada dengan Huda, Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Bagus Pradana juga menilai penunjukan komisiaris atau direksi BUMN seharusnya berdasarkan kebutuhan. Karenanya, kandidat yang maju adalah sosok-sosok yang memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan.

"Apabila pengangkatan lebih didasarkan pada pertimbangan politik atau terindikasi adanya balas budi politik, besar kemungkinan bahwa orang yang diangkat tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk posisi tersebut. Kondisi ini juga dapat mengganggu kinerja BUMN," katanya dikutip dari Liks.suara.com.