-
DPR RI, setelah menerima audiensi dari Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) dan Direktur Utama Trans7, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta KPI untuk segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap izin hak siar Trans7 menyusul tayangan kontroversial "Xpose Uncensored".
-
Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa audit tersebut harus ditindaklanjuti dengan sanksi yang tegas sesuai hasil evaluasi Kominfo dan KPI sebagai respons serius terhadap reaksi masyarakat.
-
Pihak Trans7, melalui Dirut Atiek Nur Wahyuni, telah menyampaikan permohonan maaf terbuka atas kelalaian penayangan, menghentikan program "Xpose Uncensored" secara permanen, dan telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama dengan rumah produksi (PH) terkait.
Di sisi lain, ia juga menyampaikan, jika Trans7 telah menghentikan program Expose and Unsencored dari seluruh saluran penyiaran baik siaran televisi, media sosial maupun platform digital resmi Trans7 lainnya.
"Kami juga akan menghentikan walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI tapi kami juga mendapatkan arahan dari Pak CT dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan dihentikan untuk seterusnya," pungkasnya.
