- Sekjen Demokrat, Herman Khaeron, tegaskan dukungannya pada kebijakan Presiden Prabowo bersihkan hambatan ekonomi.
- Presiden Prabowo tidak toleransi penghambat kemajuan ekonomi di birokrasi dan sektor swasta.
- Hashim Djojohadikusumo mengonfirmasi pembersihan birokrasi telah dimulai untuk mencopot pejabat merugikan.
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan komitmen partainya untuk mengawal penuh kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam membersihkan hambatan bagi kemajuan ekonomi Indonesia.
Hal ini merespons sinyal kuat dari Presiden yang tidak akan menoleransi pihak-pihak, baik di birokrasi maupun sektor swasta, yang menjadi "telur busuk" dan merugikan negara.
Herman menyatakan, bahwa Partai Demokrat berada di barisan yang sama dengan Presiden Prabowo, terutama dalam upaya penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Demokrat akan selalu mendukung kebijakan Presiden Prabowo, apalagi dalam hal penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat," ujar Herman saat dihubungi Suara.com, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, langkah tegas Presiden untuk melakukan "bersih-bersih" di jajaran birokrasi merupakan syarat mutlak jika Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan mampu bersaing di kancah global.
Ia menilai, integritas para pejabat publik menjadi kunci utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang sehat.
"Syarat negara ini bisa maju dan bersaing dengan negara lain adalah birokrasi atau pejabatnya bersih. Hal ini sangat krusial karena dapat menciptakan pembangunan yang efisien dan efektif," lanjutnya.
Lebih lanjut, Herman menekankan bahwa keberadaan elemen-elemen yang menghambat kemajuan ekonomi hanya akan membebani rakyat.
Dengan birokrasi yang bersih dari praktik koruptif dan inefisiensi, diharapkan target-target pembangunan ekonomi yang dicanangkan pemerintahan Prabowo dapat tercapai tepat sasaran.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengirimkan sinyal kuat tidak akan menoleransi siapa pun yang menghambat kemajuan ekonomi Indonesia. Langkah tegas kini tengah disiapkan untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari para "telur busuk" yang selama ini merugikan negara.
Kabar mengenai rencana "bersih-bersih" besar-besaran ini diungkapkan oleh Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam.
Hashim menegaskan bahwa momentum pembersihan di lingkup birokrasi sudah dimulai. Hal ini sekaligus menjawab tanda tanya publik mengenai pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini.
"Sekarang, tinggal masalah membersihkan 'telur-telur busuk' ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan," tegas Hashim dalam diskusi panel yang diikuti secara daring tersebut.
Adik kandung Presiden Prabowo ini memastikan bahwa pemerintah tidak akan pandang bulu. Elit yang terlibat praktik kriminal hingga perusakan lingkungan akan menjadi sasaran utama.
TERPOPULER
