- Ketua Fraksi Golkar menginstruksikan total pengawalan pemerintahan Prabowo-Gibran di parlemen pada 13 Februari 2026.
- Anggota fraksi dilarang menyerang kebijakan pemerintah dan harus mendukung program "Asta Cita" secara konsisten.
- Loyalitas pada koalisi diuji termasuk dalam kebijakan tidak populer; saran harus disampaikan konstruktif, bukan menyerang.
Suara.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, memberikan instruksi keras kepada seluruh anggota fraksinya untuk mengawal total pemerintahan saat ini.
Sarmuji menegaskan, sebagai bagian dari koalisi, tidak boleh ada satu pun kader Golkar di parlemen yang menyerang kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut ditegaskan Sarmuji dalam pidato sambutannya pada perayaan HUT ke-58 Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
"Kami ingin menyatakan pada kesempatan kali ini, jangan pernah menyerang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sebagai konsekuensi kita berada di koalisi pemerintah," tegas Sarmuji di hadapan para anggota fraksi dan senior Partai Golkar.
Sarmuji menjelaskan, bahwa loyalitas terhadap pemerintah adalah fatsun (etika) politik utama yang harus dipegang teguh.
Menurutnya, seluruh kebijakan fraksi harus bermuara pada kesuksesan program "Asta Cita" yang diusung Prabowo-Gibran.
Ia pun mendorong agar koalisi yang ada saat ini bersifat permanen, bukan sekadar hubungan yang timbul-tenggelam (on-off).
Lebih lanjut, Sarmuji mengingatkan bahwa loyalitas diuji saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mungkin tidak selalu populer di mata publik, namun demi kepentingan rakyat.
"Kita mendorong bagaimana kalau koalisi yang ada sekarang menjadi koalisi permanen. Koalisi yang berada dalam suka dan duka. Koalisi yang berada dalam kebijakan yang populer maupun yang tidak populer," kata dia.
Baca Juga: Hadir di HUT Fraksi Golkar, Bahlil Kelakar Takut Dipecat Jika Tak Segera Dampingi Presiden Prabowo
Selain larangan menyerang Presiden, Sarmuji menetapkan fatsun lain agar sesama kawan koalisi tidak saling serang atau melakukan aksi "jeruk makan jeruk".
Apalagi, Golkar memiliki keterwakilan besar dengan 8 menteri dan 3 wakil menteri di kabinet.
Ia juga meminta anggota fraksi tidak menyoal program yang sudah diputuskan oleh negara, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jika terdapat kekurangan, tugas kader Golkar adalah memberikan masukan konstruktif untuk menyempurnakan, bukan memberikan serangan terbuka.
"Tugas kita adalah menyempurnakan melalui masukan-masukan yang disampaikan kepada menteri terkait. Jangan sampai menyerang apa yang sudah diputuskan oleh negara dan sedang berjalan," tuturnya.
Di akhir sambutannya, Sarmuji menyatakan akan melaporkan empat poin fatsun politik Fraksi Golkar ini kepada Presiden Prabowo Subianto melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait di koalisi.
