- Parlemen Iran berencana memberlakukan rezim navigasi baru di Selat Hormuz yang mensyaratkan izin transit dan penetapan biaya.
- Rezim baru tersebut, diumumkan oleh Alaeddin Boroujerdi pada Senin (30/3/2026), menjamin keamanan kapal dengan syarat izin Iran.
- Langkah ini diambil menyusul eskalasi konflik Iran dengan AS dan Israel yang menyebabkan blokade de facto di selat vital tersebut.
Suara.com - Parlemen Iran berencana memperkenalkan rezim navigasi baru di Selat Hormuz, yang akan memastikan keselamatan pelayaran kapal sekaligus menetapkan biaya transit.
Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen, Alaeddin Boroujerdi, pada Senin (30/3/2026).
"Dengan persetujuan parlemen, rezim baru akan diberlakukan di selat tersebut," kata Boroujerdi seperti dikutip penyiar IRIB, dilansir dari Sputnik.
Boroujerdi menegaskan bahwa tidak ada kapal yang akan diperbolehkan melintasi Selat Hormuz tanpa izin dari Iran. Selain itu, Teheran akan menjamin keamanan kapal serta memberlakukan tarif transit.
Sebelumnya, pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menimbulkan kerusakan dan korban sipil.
Iran kemudian membalas serangan tersebut dengan menargetkan wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika di Timur Tengah.
Eskalasi ketegangan di sekitar Iran telah menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz, jalur vital bagi pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global.
Blokade ini juga berdampak pada ekspor dan produksi minyak di kawasan, sehingga menyebabkan kenaikan harga bahan bakar di banyak negara.
(Antara)
TERPOPULER
