REGIONAL:
- Mantan anggota BAIS, Sri Radjasa Chandra, menilai operasi penyiraman air keras aktivis KontraS sangat amatir.
- Sri Radjasa menduga ada agenda politik pembusukan terhadap Presiden Prabowo atau upaya "kudeta merayap."
- Ia mendesak Panglima TNI ikut bertanggung jawab dan mengundurkan diri demi objektivitas proses hukum.
Suara.com - Mantan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, angkat bicara terkait keterlibatan empat oknum anggota BAIS dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Sri Radjasa secara blak-blakan menyebut operasi tersebut sangat amatir dan tidak masuk akal dalam kaidah intelijen profesional. Bahkan, ia menduga ada agenda politik besar di balik peristiwa ini, yakni upaya pembusukan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto atau “kudeta merayap”.
Dalam podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sri Radjasa memberikan penilaian hampir maksimal untuk tingkat kecerobohan operasi tersebut.
"Kalau hitungan 10 paling nora ya, mungkin 9 kali udah. Nora banget, iya nora banget. Sudah nggak masuk akal buat saya," ujar Sri Radjasa, dikutip Selasa (31/3/2026).
Kejanggalan utama, menurutnya, terletak pada identitas pelaku yang berasal dari Detasemen Markas (Denma), bukan dari unsur operasional intelijen.
"Unsur pelayanan ini adanya di Denma. Jadi tidak mungkin, sepanjang saya di BAIS selama 7 tahun, tidak pernah ada pelaksanaan operasi intelijen melibatkan anggota Denma. Nggak mungkin," tegasnya.
Dugaan Kudeta Merayap dan Pembusukan Presiden
Sri Radjasa mencium adanya aroma intervensi kekuatan politik luar yang mencoba memanfaatkan institusi BAIS. Ia menilai Presiden Prabowo tampak terkejut dengan kejadian ini, seolah kekuasaannya sedang digerogoti dari dalam.
"Saya mencermati ini ada sasarannya adalah dalam rangka pembusukan Presiden, dan juga ini langkah-langkah apa namanya kudeta merayap lah," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini terjadi fenomena “dualisme loyalitas” di tubuh institusi negara, di mana sebagian aparat masih memiliki afiliasi dengan kekuatan politik masa lalu.
"Ancaman sudah di pekarangan rumahnya Prabowo sekarang ini. Kita lihat saja banyak hal yang tidak bisa diselesaikan Prabowo sehingga nanti akumulasinya bahwa negara kekuasaan ini jatuh bukan karena ada satu kekuatan bersenjata untuk menghadapi, tapi akumulasi dari krisis-krisis," paparnya.
Desak Panglima TNI Mundur
Meskipun Kepala BAIS TNI (Mayjen Yudi) telah mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban, Sri Radjasa menilai hal tersebut belum cukup. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab akhir berada pada pengguna (user) institusi tersebut.
"User-nya ada Panglima TNI. Artinya apa? Pertanggungjawaban tidak bisa berhenti di Kepala BAIS. Kalau perlu Panglima TNI, dengan jiwa besar, juga mundur untuk memberikan objektivitas dalam proses hukum ini," tukasnya.
Reporter: Dinda Pramesti K
TERPOPULER
