- Ketua BEM FH Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin, mengakui menerima dana sebesar Rp20 juta terkait aksi unjuk rasa.
- Dana tersebut diduga berasal dari oknum kepolisian untuk mengalihkan rute demonstrasi mahasiswa dari Istana ke Gedung DPR RI.
- Rektorat membekukan jabatan Muhammad Abdimaludin guna mempermudah penyelidikan internal Komisi Etik atas dugaan skandal suap demonstrasi tersebut.
5. Instruksi Ditolak, Aliran Dana Pecah di Internal
Meski uang pelicin telah berpindah tangan, skenario untuk menjauhkan mahasiswa dari pusat pemerintahan nyatanya menemui kegagalan. Para mahasiswa UBK menolak arahan tersebut dan tetap nekat menembus barikade aparat di kawasan Tugu Tani pada Rabu (24/6/2026) hingga berhasil mencapai sekitar Istana Negara.
Kendati misinya gagal total di lapangan, uang yang telanjur masuk ke kantong organisasi kini memicu polemik baru akibat munculnya silang versi pembagian di internal pengurus BEM.
6. Imbas Audiensi Spontan dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka
Skandal ini kian menjadi sorotan tajam di level politik nasional lantaran delegasi mahasiswa dengan mudah mendapatkan akses masuk untuk melangsungkan audiensi spontan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres pasca-aksi.
Meskipun memicu desakan klarifikasi, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Bambang Haryadi, langsung pasang badan membela Gibran dan meyakini bahwa aliran dana operasional Rp20 juta yang diterima oknum mahasiswa tersebut sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan pihak Wakil Presiden.
Saat ini, pembekuan jabatan Abdi menjadi pintu masuk bagi Komisi Etik UBK untuk menyisir semua keterlibatan oknum lain secara transparan, seiring kuatnya desakan keterbukaan dari internal civitas akademika.