Ternyata Ini di Balik Benjamin Netanyahu Tolak 15 Poin Perdamaian Gaza dari Donald Trump

Suara.com - Sikap keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak rencana perdamaian Gaza buatan Donald Trump murni langkah taktis menghadapi pemilu Israel. Penolakan terhadap naskah berisi 15 poin proposal Amerika Serikat tersebut diprediksi berpeluang melunak begitu agenda politik domestik selesai.

Peneliti Senior The Soufan Center, Kenneth Katzman, menilai manuver Tel Aviv sekadar strategi menggaet suara pemilih yang emosional. Publik Israel saat ini memang mendukung penuh penundaan penarikan militer sebelum Hamas menyerahkan seluruh senjatanya.

Sudut pandang ini memperlihatkan keberanian Israel menentang kehendak sekutu terutamanya ketika isu benturan keamanan nasional dipertaruhkan. Pemerintah Israel terbukti konsisten membangkang arahan Washington jika merasa eksistensi negaranya terancam.

Pola pembangkangan diplomatik ini sebelumnya sudah terlihat jelas dalam penanganan konflik bersenjata di wilayah Lebanon Selatan. Donald Trump sempat mendesak pembatalan serangan militer, namun Netanyahu menolak mentah-mentah demi meredam ancaman Hezbollah.

Pemerintah Tel Aviv memandang ancaman kelompok bersenjata regional tidak bisa diselesaikan hanya melalui kompromi di atas kertas. Rekam jejak tersebut memperjelas alasan Israel berani menahan tekanan politik langsung dari Presiden AS.

Dalam rapat kabinet hari Minggu, Netanyahu menegaskan tidak akan menarik tentara sebelum Hamas menanggalkan seluruh persenjataan mereka.

"Israel menolak dokumen 15 poin tersebut," kata Netanyahu pada rapat kabinet hari Minggu.

Ketegangan diplomatik ini bermula saat Donald Trump menyodorkan 15 poin formula damai untuk mengakhiri krisis Gaza. Proposal tersebut mendesak penghentian konfrontasi militer secara bertahap dan penarikan pasukan dalam waktu singkat.

Sikap keras Netanyahu mengecewakan Gedung Putih yang menghendaki deeskalasi cepat di kawasan Timur Tengah. Namun, kondisi politik dalam negeri membuat Netanyahu memilih berseberangan dengan sekutu utamanya.

Kenneth Katzman menegaskan bahwa penolakan ini bukanlah bentuk pembangkangan permanen terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

“Saya ragu ini merupakan penolakan mendasar. Ada kemungkinan Netanyahu bergeser setelah pemilu Israel. Menolak hal ini sangat populer di Israel; menunda penarikan pasukan hingga Hamas melucuti senjata adalah hal yang populer di Israel,” ujar Katzman kepada Al Jazeera.

Katzman menambahkan bahwa kepemimpinan Israel memiliki batas toleransi tersendiri terhadap intervensi asing.

“Ini adalah proses yang sama seperti yang kita lihat di Lebanon selatan, di mana Enche Trump ingin Netanyahu mundur dan tidak maju melainkan melakukan deeskalasi, dan Netanyahu katakan tidak, karena Hezbollah adalah ancaman eksistensial… mereka [Israel] mampu dan bersedia menahan tekanan Enche Trump pada beberapa isu ini,” tuturnya.

Penolakan atas rencana 15 poin Trump terjadi di tengah meningkatnya tensi politik internal jelang pemilu di Israel. Isu keamanan nasional dan pembubaran Hamas menjadi komoditas politik utama yang menentukan kelangsungan kekuasaan Netanyahu.

Sebelumnya, AS terus menekan Israel untuk menghentikan operasi militer baik di Gaza maupun Lebanon guna mencegah perang meluas. Namun, faksi politik konservatif di Tel Aviv tetap memilih mempertahankan kehadiran militer sampai seluruh milisi bersenjata dilumpuhkan.