REGIONAL:
- Mantan pejabat intelijen Purnomo menyatakan isu demonstrasi Agustus 2026 berkaitan dengan penataan ulang SDA Prabowo.
- Kebijakan transparansi kekayaan alam pemerintahan Prabowo memicu resistensi dari pihak yang merasa dirugikan.
- Delapan tuntutan gerakan massa tersebut mencakup desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Suara.com - Jagat media sosial belakangan ini dihangatkan oleh isu gerakan massa yang disebut bakal turun ke jalan pada pertengahan Agustus 2026.
Mantan pejabat intelijen TNI, Brigjen TNI (Purn) Purnomo, menilai fenomena ini bukan sekadar rumor kosong. Ia melihat ada benang merah antara keresahan ekonomi dengan benturan kepentingan kelompok tertentu yang merasa gerah dengan arah kebijakan pemerintah saat ini.
"Jadi kalau dibilang rumor ya rumor, karena belum terjadi. Tapi gerakan ini diikuti para tokoh yang menyampaikan kita revolusi, kejadian yang sekarang memang pertama kalinya presiden mau atau berani melakukan nasionalis sumber alam," ujar Purnomo dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (12/8/2026).
Purnomo menganalisis bahwa tensi politik saat ini tak lepas dari langkah Presiden Prabowo Subianto yang mulai "bersih-bersih" di sektor sumber daya alam (SDA).
Kebijakan untuk menata ulang pengelolaan kekayaan alam secara lebih transparan disinyalir memicu resistensi dari pemain lama.
"Presiden Prabowo berusaha mengetahui seberapa besar sumber alam kita ini sebenarnya menata ulang masuk daerah kalimantan atau daerah timur kan tinggal lubang-lubang, siapa yang diuntungkan semua transparan kan," tutur Purnomo.
Ia menduga ada pihak-pihak yang sebelumnya menikmati "kue" SDA dengan bebas, kini merasa terancam oleh kebijakan baru tersebut.
"Kan ada orang yang merasa dirugikan, jadi ada orang yang tidak suka dengan kebijakan Prabowo," kata dia.
Purnomo tidak ragu membandingkan gaya kepemimpinan saat ini dengan dua periode pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya.
Ia menyoroti adanya dugaan celah korupsi yang masif dalam pengelolaan negara di masa lalu yang menurutnya harus segera diungkap ke publik.
"Zaman Jokowi hampir abis abisan, peluang korupsi itu diberikan, tapi semuanya masih dalam tanda kutip masih diperkirakan karena belum ada putusan hukum," tegas Purnomo.
Secara khusus, ia menyinggung data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana fantastis di Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diduga menguap ke kantong pribadi.
"Harusnya dibongkar dong, kenapa tidak dibongkar 36 persen berapa triliun," kata Purnomo.
Menariknya, Purnomo mengungkapkan bahwa gerakan massa ini tidak hanya membawa agenda ekonomi, tetapi juga sasaran politik yang sangat spesifik: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari delapan tuntutan yang beredar, poin terakhir menjadi yang paling krusial.
"Delapan tuntutan, tuntutan yang kedelapan adalah makzulkan Gibran dari proses pendaftaranya tidak jelas," ujar Purnomo, merujuk pada polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan jalan Gibran menuju kursi cawapres.
Reporter : Agustin Dwi Anggraini
TERPOPULER
