Arab Saudi Rangkul 13 Negara Demi Mengamankan Selat Bab al-Mandeb, Memang Ampuh?

Suara.com - Arab Saudi menggalang kekuatan bersama 13 negara untuk membentuk koalisi militer maritim demi mengamankan jalur pelayaran strategis Laut Merah. Langkah ini merespons meningkatnya ancaman serangan milisi Houthi terhadap kapal-kapal tanker dan fasilitas minyak di wilayah tersebut.

Inisiatif Riyadh melampaui proteksi navigasi di Selat Bab al-Mandeb dan Teluk Aden. Pemerintah Arab Saudi berusaha menggeser persepsi publik dengan mengategorikan ancaman Houthi sebagai krisis perdagangan internasional, bukan sekadar konflik bilateral.

Formasi pertahanan bersama ini menyatukan kekuatan lintas benua, mulai dari Bahrain, Mesir, Yordania, Qatar, Turkiye, hingga Bangladesh dan Somalia. Laksamana Muda Abdullah bin Salem Al-Shehri resmi ditunjuk memimpin operasional pertahanan maritim terpadu tersebut.

Kerja sama antarnegara anggota mencakup pertukaran intelijen, latihan militer bersama, hingga patroli pertahanan laut secara terpadu. Lebih banyak negara diperkirakan bakal bergabung mengingat memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Stabilitas kawasan kian terguncang akibat penutupan jalur Selat Hormuz pascamembuat pasokan 20 persen minyak dan gas alam dunia terhenti. Eskalasi tersebut berdampak langsung pada guncangan ekonomi global saat ini.

Apakah Koalisi Maritim Ini Mampu Bekerja Efektif?

Analis senior International Crisis Group untuk Yaman, Ahmed Nagi, menilai keampuhan aliansi ini bergantung penuh pada implementasi taktis di lapangan. Pengalaman sejarah menunjukkan banyak pakta keamanan serupa berakhir sebatas komitmen politik di atas kertas.

“Kami telah melihat beberapa inisiatif keamanan maritim sebelumnya, termasuk yang dibentuk selama krisis perompakan di Teluk Aden. Meskipun beberapa dari inisiatif ini memiliki arti penting secara politik, banyak di antaranya yang kesulitan menerjemahkan tujuan mereka menjadi hasil nyata di lapangan,” ujar Nagi kepada Al Jazeera.

“Hal yang sama berlaku untuk aliansi ini. Aliansi ini bisa menjadi penting jika mampu mengubah kesepakatan dan komitmen politik menjadi tindakan konkret yang mengatasi ancaman terhadap keamanan maritim dan kebebasan navigasi,” lanjutnya.

Skema pertahanan bersama ini dirancang untuk membagi beban keamanan agar tidak ditanggung sendirian oleh pemerintah Riyadh. Penyerangan jalur logistik maritim kini ditransformasikan menjadi perhatian kolektif masyarakat internasional.

“Dari perspektif Riyadh, respons terhadap serangan-serangan ini tidak boleh ditanggung oleh Arab Saudi saja. Sebaliknya, harus ada upaya internasional yang lebih luas untuk menangani Houthi dan gangguan yang mereka sebabkan di Laut Merah,” ungkap Nagi.

Bagaimana Skenario Operasional Koalisi Terhadap Houthi?

Aliansi militer ini untuk sementara difokuskan pada skema pertahanan pasif dan perlindungan armada niaga. Meski demikian, konstelasi operasional dapat berubah manakala intensitas pembajakan dan penembakan peluru kendali terus berlanjut.

“Belum ada indikasi bahwa aliansi ini ditujukan untuk meluncurkan operasi ofensif terhadap Houthi. Namun, bukan berarti Arab Saudi akan tetap diam jika serangan terus berlanjut,” kata Nagi.

“Pada titik tertentu, Riyadh mungkin memutuskan bahwa mereka perlu merespons secara lebih langsung,” jelasnya. Jika hal itu terjadi, aliansi ini dapat menyediakan kerangka kerja bagi Arab Saudi untuk bertindak dengan dukungan internasional yang lebih luas.