Boni Hargens Soroti Aksi 24 September: Polri Mampu Jaga Ruang Demokrasi

Suara.com - Aksi demonstrasi buruh pada 24 September 2026 berlangsung relatif tertib. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya pendekatan pengamanan yang lebih komunikatif dan humanis dari aparat kepolisian.

Analis politik dan hukum sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai situasi tersebut menjadi indikator bahwa ruang demokrasi tetap dapat berjalan berdampingan dengan upaya menjaga keamanan.

Sebelumnya, isu mengenai potensi aksi besar yang disebut “Black September” mencuat menjelang 24 September. Boni sebelumnya juga menilai Polri bersama TNI dan BIN memiliki kapasitas untuk mengantisipasi dinamika aksi massa dengan tetap menghormati hak warga menyampaikan pendapat.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan komunikasi dan pencegahan menjadi salah satu aspek penting. Polri sebelumnya didorong untuk membangun komunikasi dengan koordinator aksi, melakukan deteksi dini, serta mengutamakan deeskalasi sebelum mengambil langkah penegakan hukum.

Boni menilai aksi demonstrasi yang berlangsung berulang di Indonesia merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Menurutnya, kebebasan sipil dan hak politik warga dapat berjalan selama penyampaian aspirasi dilakukan dalam koridor hukum.

“Aksi-aksi demonstrasi yang ada mencerminkan bahwa demokrasi kita sudah mapan, terutama dalam menjamin kebebasan sipil dan hak politik warga,” ujar Boni.

Ia melihat kemampuan negara menjaga ketertiban sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi menjadi bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Boni juga menyoroti perubahan pendekatan di tubuh Polri dalam menghadapi aksi masyarakat. Arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar jajaran mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dinilai menunjukkan perubahan paradigma dalam menjalankan fungsi kepolisian.

“Narasi pendekatan humanis yang dilontarkan Kapolri mencerminkan suksesnya transformasi paradigma dan budaya institusi kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Boni.

Sebelumnya, Boni juga menilai keterlibatan langsung Kapolri dalam forum buruh merupakan bagian dari pendekatan community policing. Menurut dia, kehadiran aparat sejak sebelum aksi dapat membuka ruang komunikasi dan mencegah potensi eskalasi di lapangan.

Boni menilai pengamanan demonstrasi tidak semata-mata diukur dari kemampuan aparat membubarkan massa, tetapi juga dari kemampuan menciptakan ruang penyampaian aspirasi yang aman.

“Keberhasilan menjaga ketertiban tanpa mengorbankan hak berdemonstrasi warga negara menunjukkan bahwa negara mampu hadir sebagai fasilitator ruang sipil yang aman, bukan sekadar kekuatan penekan,” ujarnya.