Pakar UGM soal Dua Tahun Prabowo-Gibran: Hak Publik Dapat Layanan Ideal Jauh dari Kenyataan

Suara.com - Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menyoroti masa dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya kinerja pemerintahan tidak boleh hanya bersandar pada kuantitas program yang diluncurkan atau banyaknya angka penerima manfaat.

"Evaluasi yang baik tidak berhenti pada banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya angka penerima manfaat, tetapi juga menguji dampaknya terhadap kehidupan masyarakat," kata Subarsono kepada Suara.com, Selasa (12/10/2026).

Salah satu sektor utama yang disoroti adalah dinamika perombakan kabinet yang dinilai terlampau sering terjadi sepanjang dua tahun terakhir.

Frekuensi pergantian menteri di era Prabowo-Gibran bahkan mencatatkan angka tertinggi jika dibandingkan dengan era pemerintahan pasca-Reformasi maupun Orde Baru.

Subarsono memperingatkan bahwa bongkar pasang posisi menteri yang berulang kali tersebut berisiko menurunkan efektivitas kerja kementerian.

"Ini sudah tentu akan berimplikasi pada kinerja kementerian yang mengalami reshule menterinya, tidak bisa optimal. Bahkan akan memberikan dampak pada sinergitas antar kementerian ketika seorang menteri diganti," tandasnya.

Selain frekuensi reshuffle, dasar pertimbangan dalam penunjukan menteri turut memicu kritik mendalam.

Keputusan menteri yang terkesan mendadak dan tanpa kalkulasi matang mengindikasikan kuatnya tekanan serta transaksi politik jangka pendek di dalam tubuh koalisi.

"Tidak adanya pertimbangan matang dan waktu pergantian yang mendadak sebagai bukti nyata ada permainan politik tinggi dalam penunjukan para menteri, sekedar bongkar pasang untuk kepentingan politik janga pendek," ujarnya.

Sorotan tersebut diperkuat oleh sejumlah peristiwa pergantian menteri yang dinilai tidak lazim dan berlangsung di tengah-tengah jalannya tugas dinas.

Kejadian seperti ini, kata dia, mencerminkan arogansi kekuasaan yang mengesampingkan tata krama birokrasi.

Subarsono menjelaskan dampak dari pengabaian asas kompetensi demi menjaga soliditas partai koalisi pada akhirnya membebankan masyarakat. Publik terancam kehilangan hak untuk mendapatkan layanan pemerintahan yang berkualitas akibat performa menteri yang tidak maksimal.

"Hak publik untuk mendapat layanan yang ideal jauh dari kenyataan ketika sang menteri kinerjanya sangat minimalis," ucapnya.

Masalah lain yang turut menjadi sorotan tajam adalah membengkaknya ukuran kabinet yang berpengaruh langsung pada kerumitan koordinasi antar-lembaga.

Pembentukan puluhan kementerian baru beserta jajaran pejabat tingginya dipastikan menyedot porsi anggaran negara yang sangat besar.

Struktur organisasi yang terlalu gemuk ini diprediksi membawa konsekuensi finansial serius bagi belanja negara, apalagi dengan banyaknya posisi penasihat dan dewan pertimbangan yang dibentuk.

Di sisi lain, posisi politik pemerintah saat ini terbilang sangat solid karena menguasai mayoritas suara di parlemen serta berhasil merangkul para tokoh ke dalam lingkaran kekuasaan.

Strategi akomodasi politik ini dinilai lebih bertujuan mengamankan stabilitas kekuasaan ketimbang mempertimbangkan efisiensi anggaran belanja negara.

"Bagi presiden tentu tidak ada kaharusan untuk menggunakan saran dari Wantimpres, tetapi lebih pada upaya merangkul mereka dan untuk bisa hidup dalam satu rumah, jauh lebih aman daripada memikirkan dari pertimbangan finansial," pungkasnya.