Azerbaijan Tantang Turki soal Larangan Hijab di Sekolah, Erdogan Diminta Tutup Mulut

Suara.com - Pemerintah Azerbaijan menolak kritik pejabat Turki terhadap aturan seragam sekolah yang membatasi penggunaan hijab.

Baku bahkan memperingatkan Ankara agar tidak mencampuri urusan dalam negeri Azerbaijan di tengah meningkatnya protes atas kebijakan tersebut.

Perselisihan ini mencuat setelah Azerbaijan memberlakukan aturan seragam sekolah baru pada September 2026.

Meski peraturan itu tidak secara eksplisit menyebut hijab, laporan mengenai siswa dan guru berjilbab yang dilarang masuk sekolah memicu demonstrasi di sejumlah wilayah.

Dikutip dari Todaypress.tv, ketegangan diplomatik meningkat setelah Oktay Saral, penasihat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mengkritik kebijakan tersebut melalui unggahan di platform X pada 13 Oktober 2026.

Saral menilai penolakan terhadap siswa berjilbab untuk mengikuti pendidikan tidak dapat diterima.

Ia mendesak pemerintah Azerbaijan mencabut kebijakan yang disebutnya sebagai sebuah kesalahan karena hijab merupakan bagian dari keyakinan agama.

Partai berkuasa Azerbaijan, Yeni Azerbaijan Party (YAP), mengecam pernyataan Saral.

Partai tersebut menyebut kritik itu sebagai tindakan populis dan tidak bertanggung jawab yang berpotensi merusak hubungan kedua negara.

YAP membela aturan seragam sekolah dengan alasan sekularisme, kesetaraan, dan supremasi hukum.

Partai itu juga mengingatkan bahwa konstitusi Turki menetapkan negara tersebut sebagai negara sekuler.

Menurut YAP, kedekatan historis dan politik Azerbaijan dengan Turki tidak memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk mencampuri urusan dalam negeri pihak lainnya.

Hubungan kedua negara, yang kerap digambarkan melalui slogan satu bangsa, dua negara, dinilai tidak boleh menjadi alasan untuk memaksakan pandangan politik maupun ideologi.

Menariknya YAP justru membela hubungan dekat Azerbaijan dengan Israel.

Partai tersebut menolak kritik terhadap hubungan bilateral itu dan menyatakan bahwa kemitraan kedua negara didasarkan pada hukum internasional serta kepentingan bersama.

Sikap tersebut menegaskan bahwa Baku ingin menentukan sendiri arah kebijakan luar negerinya, termasuk dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

Pemerintah Azerbaijan juga mempertahankan prinsip bahwa kedekatan dengan sekutu tidak berarti harus mengikuti seluruh pandangan politik mereka.